Factualinsight, Jayapura ─ Aksi penolakan terhadap kehadiran militer dan investasi yang disuarakan oleh kelompok IMPPETANG di wilayah Pegunungan Bintang memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana narasi tersebut benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat setempat? Dalam konteks Papua yang kompleks, setiap klaim atas nama “suara rakyat” perlu diuji secara cermat dan berimbang. Terlebih, realitas sosial di lapangan sering kali tidak sesederhana narasi yang disampaikan dalam aksi atau pernyataan publik. Masyarakat Papua, termasuk di Pegunungan Bintang, bukanlah kelompok yang homogen, melainkan memiliki pandangan, kepentingan, dan pengalaman yang beragam.
Jika ditinjau dari aspek keamanan, kehadiran aparat militer dan keamanan di sejumlah wilayah Papua selama ini justru berkaitan erat dengan upaya menciptakan stabilitas. Di daerah-daerah rawan konflik, aparat tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga terlibat dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan, seperti membantu distribusi bahan kebutuhan pokok, membuka akses ke wilayah terisolasi, hingga mendukung pelayanan kesehatan dan pendidikan darurat. Banyak warga di wilayah pedalaman menggantungkan rasa aman mereka pada kehadiran negara, terutama di tengah ancaman kekerasan yang kerap dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata.
Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa instabilitas dan gelombang pengungsian di berbagai wilayah Papua lebih sering dipicu oleh aksi kelompok separatis. Penyerangan terhadap warga sipil, aparat, maupun fasilitas umum menciptakan ketakutan yang memaksa masyarakat meninggalkan kampung halaman mereka. Dalam situasi seperti ini, kehadiran aparat justru menjadi faktor penyangga agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Oleh karena itu, narasi yang sepenuhnya menempatkan militer sebagai sumber masalah patut dipertanyakan, karena tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman sebagian besar warga yang terdampak langsung oleh konflik.
Di sisi lain, penolakan terhadap investasi juga perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Investasi di wilayah terpencil seperti Pegunungan Bintang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi semata, tetapi juga membawa efek berantai bagi pembangunan daerah. Masuknya investasi umumnya diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Akses terhadap layanan publik menjadi lebih terbuka, sementara perputaran ekonomi lokal meningkat melalui penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya usaha masyarakat. Bagi banyak warga, investasi justru menjadi harapan untuk keluar dari keterisolasian dan keterbatasan ekonomi yang selama ini mereka alami.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan lanjutan yang krusial: apakah penolakan terhadap militer dan investasi benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi mayoritas masyarakat, atau terdapat irisan kepentingan lain di baliknya? Stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya akan mempersempit ruang gerak kelompok yang menggantungkan eksistensinya pada konflik dan ketidakpastian. Ketika masyarakat semakin sejahtera dan merasa terlindungi, dukungan terhadap agenda separatis cenderung melemah. Hal ini membuka kemungkinan bahwa sebagian narasi penolakan lebih didorong oleh kepentingan politik tertentu, bukan aspirasi publik secara menyeluruh.
Oleh karena itu, penting bagi publik untuk melihat isu ini secara jernih dan kritis. Aspirasi masyarakat Papua perlu didengar dan dihormati, namun klaim yang mengatasnamakan rakyat juga harus diuji dengan fakta dan realitas di lapangan. Dialog terbuka, pembangunan yang inklusif, serta kehadiran negara yang humanis menjadi kunci untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak dibajak oleh agenda sempit yang justru berpotensi memperpanjang konflik dan penderitaan warga Papua sendiri.