Factualinsight, Jayapura ─ Dalam satu dekade terakhir, dinamika keamanan di Papua menunjukkan perubahan pola yang signifikan, baik dari sisi negara maupun kelompok separatis bersenjata. Pada periode sebelumnya, ketika pendekatan pemerintah cenderung lebih menahan diri dan tidak terlalu agresif dalam penindakan, kelompok separatis relatif leluasa melakukan provokasi terbuka terhadap aparat keamanan. Tidak hanya menantang aparat di lapangan, kelompok ini bahkan tercatat melakukan serangan terhadap keluarga aparat yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik, termasuk aksi pembunuhan yang memperluas spektrum kekerasan ke ranah sipil. Dalam situasi tersebut, aparat TNI dan Polri kerap menjadi sasaran utama, dengan sejumlah korban jiwa yang menegaskan bahwa negara menghadapi ancaman nyata dari aktor bersenjata non-negara yang menolak otoritas pemerintah.
Perubahan strategi negara dalam beberapa tahun terakhir dengan pendekatan yang lebih tegas dan aktif dalam penegakan keamanan mengubah lanskap konflik secara mendasar. Penambahan personel, intensifikasi operasi, serta fokus pada penindakan kelompok bersenjata telah mempersempit ruang gerak separatis di lapangan. Namun, tekanan ini juga mendorong pergeseran strategi kelompok separatis, dari konfrontasi langsung bersenjata ke perang narasi dan mobilisasi sipil sebagai instrumen baru perjuangan mereka.
Dalam konteks inilah muncul pola pemanfaatan elemen masyarakat sipil. Mahasiswa, tokoh masyarakat, bahkan pelajar yang tidak sepenuhnya memahami kompleksitas persoalan Papua, mulai dilibatkan secara sadar maupun tidak untuk menyuarakan penolakan terhadap kehadiran aparat keamanan, khususnya militer. Isu-isu seperti militerisasi, pelanggaran HAM, dan represi negara dikemas dalam narasi sederhana dan emosional, sehingga mudah diterima oleh publik yang tidak bersentuhan langsung dengan realitas konflik bersenjata di lapangan.
Strategi ini mencerminkan upaya sistematis untuk menggeser konflik dari ranah keamanan ke ranah opini publik. Dengan menempatkan aparat negara sebagai aktor utama yang dipersoalkan, kelompok separatis berusaha membalik posisi moral: dari pelaku kekerasan bersenjata menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai korban penindasan negara. Narasi tersebut kemudian diperkuat melalui aksi demonstrasi, pernyataan publik, serta amplifikasi pesan di media sosial dan jejaring internasional.
Fenomena ini menghadirkan tantangan serius bagi negara. Di satu sisi, kehadiran aparat keamanan merupakan respons terhadap ancaman nyata dan kebutuhan melindungi masyarakat sipil, termasuk aparat dan keluarganya. Di sisi lain, rendahnya literasi konflik dan minimnya pemahaman historis membuat sebagian masyarakat mudah terjebak dalam narasi yang menyederhanakan persoalan menjadi dikotomi “negara versus rakyat”, tanpa melihat peran aktor bersenjata yang selama ini menjadi sumber kekerasan.
Situasi tersebut menegaskan bahwa konflik Papua kini tidak lagi semata persoalan keamanan, melainkan juga pertarungan persepsi dan legitimasi. Tanpa komunikasi publik yang kuat, transparan, dan konsisten, pendekatan keamanan yang tegas berisiko dipersepsikan secara keliru. Oleh karena itu, penanganan Papua ke depan menuntut keseimbangan antara ketegasan negara, perlindungan terhadap aparat dan warga sipil, serta strategi komunikasi yang mampu mencegah manipulasi opini oleh kepentingan separatis.