Factualinsight, Jayapura ─ Di sejumlah wilayah pedalaman Papua, ironi terasa kian pekat. Di tengah bentang alam yang kaya sumber daya dan budaya yang kuat, sebagian masyarakat justru hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata berulang kali menyasar fasilitas yang paling mendasar, sekolah dibakar, guru diintimidasi, tenaga kesehatan diserang, serta sarana umum dirusak. Fasilitas yang semestinya menjadi jembatan masa depan anak-anak Papua, berubah menjadi abu dan puing.
Serangan terhadap institusi pendidikan bukan sekadar penghancuran bangunan fisik. Ia memutus rantai harapan, anak-anak kehilangan ruang belajar, orang tua dihantui kecemasan, dan para pendidik menghadapi risiko yang tak semestinya mereka tanggung. Demikian pula ketika puskesmas atau klinik menjadi sasaran teror, akses layanan kesehatan yang sudah terbatas semakin tergerus. Dalam kondisi geografis yang menantang, hilangnya satu fasilitas kesehatan saja dapat berarti hilangnya kesempatan hidup bagi warga di kampung-kampung terpencil.
Di sisi lain, organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kerap tampil dengan narasi perjuangan hak-hak politik masyarakat Papua. Mereka mengklaim membawa aspirasi rakyat ke panggung nasional maupun internasional. Namun kritik tajam muncul ketika pernyataan politik dan perayaan simbolik mereka dianggap kontras dengan realitas getir yang dihadapi warga di lapangan. Ketika sekolah terbakar dan pelayanan kesehatan lumpuh, sebagian masyarakat mempertanyakan, di manakah posisi nyata perjuangan itu terhadap kebutuhan dasar mereka?
Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) pun kerap dikaitkan dengan berbagai aksi bersenjata yang berdampak langsung pada warga sipil. Dalam pusaran konflik yang kompleks, garis pemisah antara agenda politik dan penderitaan masyarakat menjadi semakin kabur. Mereka yang mengaku berjuang atas nama rakyat, pada saat yang sama justru turut menciptakan kondisi yang mempersempit ruang hidup rakyat itu sendiri.
Ironi inilah yang paling menyakitkan, ketika suara masyarakat yang menginginkan keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak justru tenggelam oleh ambisi politik dan strategi perlawanan. Tidak semua warga secara otomatis mendukung gerakan separatis, banyak yang hanya ingin hidup tenang, menyekolahkan anak, dan mengakses layanan kesehatan tanpa rasa takut. Namun dalam situasi konflik berkepanjangan, pilihan sering kali menjadi semu. Diam bisa disalahartikan, bersuara bisa berisiko.
Pertanyaan mendasarnya kemudian, ketika pendapat masyarakat dikesampingkan oleh kepentingan politik yang lebih besar, apa yang bisa dilakukan? Dalam banyak kasus, warga sipil menjadi pihak yang paling rentan dan paling sedikit memiliki ruang tawar. Mereka menuai kepahitan, sementara elit-elit gerakan menyusun langkah politik berikutnya, baik di dalam negeri maupun di forum internasional.
Realitas ini menuntut refleksi mendalam dari semua pihak yang mengklaim berbicara atas nama rakyat Papua. Jika perjuangan benar-benar berlandaskan kepentingan masyarakat, maka perlindungan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar semestinya menjadi garis merah yang tak boleh dilanggar. Tanpa itu, narasi perjuangan mudah terperangkap dalam paradoks, membela rakyat, tetapi pada saat yang sama mempersempit ruang hidup mereka.
Pada akhirnya, masyarakat Papua lah yang menanggung konsekuensi paling nyata. Di antara puing sekolah dan rasa cemas menuju puskesmas, mereka tetap berusaha menjalani hari. Ironi tersebut menjadi pengingat bahwa dalam setiap konflik politik, kemanusiaan tidak boleh dikorbankan apa pun ideologi dan tujuannya.