Factualinsight, Jayapura ─ Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, terus menjadi perhatian nasional. Berbagai narasi yang beredar di kalangan tertentu menggambarkan kehadiran aparat negara, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai bentuk militerisme dan penindasan terhadap masyarakat lokal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, aparat keamanan dikerahkan untuk melindungi warga sipil dari aksi teror kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap menggunakan pemukiman penduduk sebagai basis operasi dan tameng manusia.
Selama lima tahun terakhir, Yahukimo menjadi salah satu wilayah rawan konflik bersenjata. Kelompok OPM, yang mengusung agenda separatisme melakukan serangan terhadap warga sipil, fasilitas publik, dan aparat keamanan. Contohnya, pada Maret 2025, OPM menyerang guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, menyebabkan satu guru tewas dan enam lainnya luka-luka. Serangan serupa juga menargetkan pekerja infrastruktur, seperti pembunuhan terhadap pembangun gereja yang memicu operasi penindakan TNI pada Juni 2025, di mana dua anggota OPM tewas dalam baku tembak.
Panglima Komando Operasi (Koops) TNI Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa kehadiran TNI di Yahukimo bertujuan menjaga stabilitas keamanan agar kehidupan masyarakat tetap berjalan normal. “Operasi kami dilaksanakan secara terukur dan profesional, dengan prioritas utama melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata yang sering melakukan intimidasi dan kekerasan,” ujarnya dalam keterangan resmi baru-baru ini.
Pengungsian massal yang terjadi di Yahukimo dan wilayah sekitarnya sering dikaitkan dengan operasi militer. Padahal, data dari berbagai sumber, termasuk laporan TNI dan organisasi masyarakat sipil, menunjukkan bahwa pengungsian dipicu oleh aksi OPM yang mengganggu stabilitas. Kelompok ini kerap merusak fasilitas publik, seperti sekolah dan puskesmas, serta menebar teror di pemukiman warga, memaksa penduduk mengungsi untuk menghindari menjadi korban. Pada 2025 saja, tercatat puluhan insiden kekerasan OPM yang menewaskan warga sipil, termasuk pendulang emas dan tokoh adat.
Terkait isu investasi, seperti proyek pertambangan dan perkebunan, pemerintah menekankan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai regulasi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemekaran daerah otonomi baru (DOB), termasuk Provinsi Papua Pegunungan yang mencakup Yahukimo sejak 2022, juga bertujuan mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, bukan memecah belah persatuan.
Sementara itu, klaim adanya acara seminar terbuka yang dihadiri ratusan ribu orang pada hari ini di Gedung GOR Apyu belum dapat diverifikasi secara independen. Aparat keamanan terus memantau situasi untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat membahayakan warga. Pemerintah dan TNI-Polri berkomitmen menyelesaikan konflik di Papua melalui pendekatan humanis, dialog, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Kehadiran negara di Yahukimo bukan untuk menekan, melainkan untuk menjamin hak hidup dan keamanan setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.