Factualinsight, Jayapura ─ Muncul Narasi sepihak yang disebarkan oleh Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia melalui pengumuman tertanggal 13 Januari 2026 menuduh pemerintah pusat mengabaikan pelanggaran HAM di Kabupaten Yahukimo, hanya mengejar sumber daya alam, serta menggunakan kunjungan Wakil Presiden RI ke Dekai pada 14 Januari 2026 sebagai alat pencitraan belaka. Tuduhan ini perlu diklarifikasi secara faktual agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi sepihak.
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Papua, termasuk Biak hingga Yahukimo, merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah untuk mempercepat pembangunan inklusif dan merata di Tanah Papua. Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan secara menyeluruh dan berkeadilan, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta keamanan. Wakil Presiden tiba di Biak dengan mengenakan tas noken tradisional Papua sebagai simbol penghormatan terhadap budaya lokal, dan didampingi pejabat tinggi seperti Kepala Staf Angkatan Darat serta Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan direncanakan akan melanjutkan kunjungan ke wilayah Yahukimo.
Pemerintah telah mengalokasikan dana otonomi khusus (Otsus) secara signifikan untuk mendukung kemajuan Papua. Dalam 10 tahun terakhir, sekitar Rp117 triliun telah digelontorkan, dengan peningkatan 16% dibandingkan periode sebelumnya. Dana ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan yang menjangkau pedalaman, fasilitas pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Pada tahun 2025 saja, penyaluran dana Otsus untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 100% atau Rp3,257 triliun, yang mendukung sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua juga menunjukkan tren positif, dengan peningkatan signifikan dalam akses layanan dasar meskipun tantangan geografis tetap ada.
Pemerintah terus mendorong Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, yang diluncurkan sebagai turunan dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Dokumen ini menekankan sinergi program pusat-daerah, pengawasan ketat melalui Badan Pengawas dan Pemberdayaan Pembangunan Otonomi Khusus, serta prioritas pada Papua sehat, cerdas, dan produktif. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) dibentuk untuk memastikan program tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk Orang Asli Papua.
Terkait keamanan dan perlindungan warga sipil, kehadiran TNI di Papua bersifat konstitusional dan humanis, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. TNI tidak hanya menjaga keamanan dari ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB/TPNPB), tetapi juga aktif membantu masyarakat. Sepanjang 2025, TNI terlibat dalam evakuasi korban serangan KKB, seperti di Distrik Anggruk Yahukimo (Maret 2025) di mana anggota TNI bersama Polri mengevakuasi jenazah guru dan tenaga kesehatan serta memberikan trauma healing. TNI juga melindungi warga dari intimidasi dan kekerasan yang menyebabkan puluhan korban sipil tewas akibat aksi KKB, termasuk di Yahukimo yang mencatat 17 insiden teror dalam semester pertama 2025.
Meskipun ada laporan dugaan pelanggaran HAM yang dipantau Komnas HAM (sekitar 60 kasus sepanjang 2025 di Papua secara keseluruhan), mayoritas kekerasan terhadap warga sipil justru berasal dari aksi kelompok bersenjata, bukan operasi aparat. Pemerintah berkomitmen menindak tegas pelanggaran HAM melalui mekanisme hukum dan dialog inklusif, sambil terus memprioritaskan pendekatan damai dan kesejahteraan.
Kedatangan Wakil Presiden ke Dekai bukan pencitraan, melainkan bukti kehadiran negara untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat Yahukimo dan memastikan program pembangunan berjalan efektif. Ajakan memboikot penjemputan berpotensi menghambat dialog konstruktif yang justru dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Masyarakat Yahukimo diharapkan dapat melihat fakta secara utuh, pemerintah terus berupaya memajukan Papua melalui dana besar, infrastruktur, dan perlindungan nyata bagi warga sipil. Percepatan pembangunan yang inklusif adalah jalan terbaik menuju kesejahteraan bersama, bukan pembiaran konflik berkepanjangan.