Factualinsight, Jayapura ─ Dalam siaran pers yang provokatif tertanggal 7 Januari 2026, pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kelompok separatis yang beroperasi di wilayah Papua, Indonesia, mengeluarkan peringatan keras kepada sekolah-sekolah di seluruh wilayah tersebut. Pernyataan itu menuduh lembaga pendidikan Indonesia mengindoktrinasi generasi muda Papua dengan ideologi Pancasila sambil menghapus sejarah dan budaya lokal, dan menyerukan tindakan kekerasan seperti membakar gedung sekolah serta menghentikan kegiatan belajar mengajar. Seruan kekerasan ini, yang dikemas sebagai perlawanan terhadap kolonialisme yang diduga, telah menimbulkan kecemasan di kalangan pendidik, orang tua, dan pengamat hak asasi manusia, serta memperlihatkan ketegangan yang terus berlanjut di salah satu provinsi paling bergolak di Indonesia.
Namun, di tengah klaim yang provokatif ini, data sumber terbuka dan analisis para ahli menunjukkan gambaran yang berbeda tentang Pancasila ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima sila percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jauh dari menjadi alat penindasan, Pancasila telah berperan penting dalam mempromosikan inklusivitas, toleransi, dan pembangunan di Papua, sebuah wilayah yang dihuni oleh beragam komunitas etnis dan agama.
Menurut laporan dari Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS, Pancasila menekankan moderasi dan toleransi, yang membantu menyatukan keberagaman Indonesia sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. Di Papua secara khusus, inisiatif pemerintah daerah telah berupaya menanamkan nilai-nilai ini dalam pendidikan pemuda untuk melestarikan identitas budaya sambil mendorong pemikiran kritis dan kohesi nasional. Misalnya, seperti yang tercatat dalam pernyataan-provinsi terbaru, penguatan nilai-nilai Pancasila memungkinkan generasi muda Papua untuk mengevaluasi pengaruh luar dengan bijak, menjaga keharmonisan dalam masyarakat di mana dialog antaragama dan kegiatan budaya sering menjembatani perbedaan antar kelompok etnis.
Para ahli dan pembuat kebijakan berpendapat bahwa penekanan Pancasila pada gotong royong (kerjasama mutual) dan keadilan sosial telah memberikan manfaat nyata di Papua, termasuk peningkatan akses pendidikan dan program kesejahteraan. Penelitian sumber terbuka dari jurnal akademik menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini mendorong partisipasi komunitas dalam mengatasi tantangan lokal, seperti kemiskinan dan kekurangan infrastruktur, yang berujung pada kemajuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.
Dalam konteks multikultural seperti Papua, Pancasila berfungsi sebagai perekat, mempromosikan rasa saling menghormati antar kelompok agama dan etnis melalui forum-forum yang menyelesaikan masalah sosial secara kolaboratif. Pendekatan ini telah mendapat pujian karena mengurangi ketegangan antar-komunal dan mendukung pembangunan berkelanjutan, menanggapi narasi-narasi eksklusi dengan mengintegrasikan adat lokal ke dalam kerangka nasional.
Namun, ancaman TPNPB mengungkapkan kenyataan yang lebih suram: aksi separatis, termasuk serangan yang ditargetkan pada infrastruktur pendidikan, telah memberikan dampak besar terhadap populasi Papua yang paling rentan. Laporan independen mencatat pola kekerasan yang dilakukan oleh kelompok seperti TPNPB dan Gerakan Papua Merdeka (OPM), termasuk pembakaran sekolah-sekolah yang dianggap mempromosikan nasionalisme Indonesia.
Insiden-insiden tersebut, seperti yang dijelaskan dalam analisis dari organisasi kemanusiaan seperti ACAPS, telah menyebabkan hingga 90% anak-anak yang terpaksa mengungsi kehilangan akses pendidikan, memperburuk tingkat kelulusan sekolah dasar yang sudah rendah di wilayah tersebut sekitar 80-93% dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 98%. Dampak psikologisnya sangat besar; studi mengenai anak-anak yang terdampak konflik menunjukkan trauma, kecemasan, dan gangguan perkembangan kognitif yang meningkat, dengan anak-anak yang terpapar kekerasan menghadapi hambatan jangka panjang dalam pembelajaran dan kestabilan emosional.
Investigasi dari Human Rights Watch juga mengungkapkan akibat-akibatnya: serangan terhadap sekolah-sekolah dan intimidasi terhadap guru telah memaksa penutupan, menyebabkan tingginya angka putus sekolah, dan menghasilkan sebuah generasi yang berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakstabilan. Dalam sebuah kasus yang didokumentasikan pada tahun 2023, TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran fasilitas pendidikan di Pegunungan Bintang, yang menyebabkan ratusan orang terpaksa mengungsi dan menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pejabat setempat dan LSM melaporkan bahwa tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hak dasar anak-anak, tetapi juga menanamkan rasa takut, mengikis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga, dan menghambat pemulihan psikososial. Seperti yang dicatat oleh seorang pejabat pendidikan Pegunungan Bintang dalam laporan 2024, konflik menghentikan layanan dasar, meninggalkan balita tanpa imunisasi dan ibu-ibu tanpa bantuan medis, sementara siswa yang trauma kesulitan membayangkan masa depan yang stabil.
Para ahli memperingatkan bahwa taktik intimidasi yang dilakukan oleh separatis ini merusak kemajuan Papua, mengalihkan sumber daya dari pembangunan menjadi keamanan, dan semakin memperdalam perpecahan. Sementara Indonesia terus berinvestasi di wilayah tersebut melalui undang-undang otonomi khusus dan proyek infrastruktur, seruan untuk dialog semakin keras terdengar.
Pancasila, dengan fokus pada demokrasi deliberatif, menawarkan jalur untuk resolusi damai, mendorong semua pihak untuk mengutamakan kesejahteraan generasi muda Papua di atas konfrontasi bersenjata. Pada akhirnya, pembebasan sejati tidak terletak pada penghancuran, tetapi dalam pendidikan dan persatuan yang memberdayakan generasi berikutnya.