Factualinsight, Jayapura ─ Menyederhanakan persoalan Papua semata-mata sebagai isu status politik atau klaim historis kemerdekaan justru berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat Papua. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini merupakan persoalan kompleks dan multidimensional, mencakup aspek kemanusiaan, keamanan, pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga.
Narasi yang hanya bertumpu pada ego sejarah dan tuntutan politik sering kali mengabaikan realitas keseharian masyarakat Papua, keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, tingginya angka kemiskinan, serta isolasi wilayah yang menyulitkan mobilitas dan distribusi logistik. Ketika ruang publik terus dipenuhi perdebatan ideologis, perhatian terhadap solusi konkret untuk meningkatkan kualitas hidup orang Papua justru terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh warga negara tanpa kecuali. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan afirmatif seperti Otonomi Khusus (Otsus), pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta program pembangunan yang dirancang untuk mempercepat pemerataan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Selain Otsus dan DOB, pemerintah juga mendorong program-program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, diarahkan untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan serius di Papua, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda Papua dalam jangka panjang.
Sementara itu, kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur dasar lainnya bertujuan membuka keterisolasian wilayah dan menurunkan biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat. Infrastruktur bukan semata proyek fisik, melainkan fondasi bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, akses layanan publik, dan konektivitas antarwilayah.
Namun, implementasi berbagai kebijakan dan program tersebut tidak berlangsung tanpa tantangan. Keberadaan kelompok separatis bersenjata masih menjadi hambatan serius bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, pembangunan infrastruktur, distribusi bantuan sosial, hingga pelaksanaan program kesehatan dan pendidikan terganggu oleh aksi teror, intimidasi, dan kekerasan bersenjata. Akibatnya, masyarakat sipil kembali menjadi korban, terjebak dalam situasi ketakutan dan keterbatasan.
Kondisi keamanan yang tidak stabil inilah yang pada akhirnya memaksa negara menurunkan aparat keamanan, termasuk unsur militer, untuk melindungi warga sipil dan menjamin keberlangsungan pembangunan. Kehadiran aparat kerap dipersepsikan secara simplistik sebagai bentuk represif negara, tanpa melihat konteks ancaman nyata yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata terhadap keselamatan masyarakat dan tenaga pembangunan.
Di sisi lain, konflik Papua juga diwarnai oleh perang narasi. Kelompok bersenjata kerap mengklaim diri sebagai korban utama dan menuduh aparat negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tuduhan tersebut tentu harus ditindaklanjuti secara transparan dan melalui mekanisme hukum yang adil. Namun, penting pula ditegaskan bahwa aksi teror, pembunuhan, penyanderaan, dan intimidasi terhadap warga sipil merupakan pelanggaran HAM yang nyata dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Papua bukanlah satu suara tunggal. Masyarakat Papua memiliki latar belakang, pandangan, dan aspirasi yang beragam. Mengklaim bahwa satu narasi politik mewakili seluruh orang Papua berarti meniadakan suara mereka yang justru mendambakan kehidupan yang aman, akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Oleh karena itu, melihat Papua hanya dari sudut pandang status politik bukanlah solusi. Pendekatan yang lebih komprehensif, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat harus menjadi pijakan utama. Perdamaian berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika kekerasan dihentikan, pembangunan berjalan tanpa teror, dan negara hadir secara konsisten untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Pada akhirnya, persoalan Papua bukan semata tentang masa lalu dan klaim politik, melainkan tentang masa depan, apakah Papua akan terus terjebak dalam konflik berkepanjangan, atau melangkah menuju Papua yang damai, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh warganya.