Factualinsight, Jayapura ─ Papua, wilayah kaya sumber daya alam dan budaya, tetap menghadapi tantangan besar dalam pembangunan. Upaya pemerintah menghadirkan infrastruktur, pendidikan, dan program ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ambisi politik kelompok separatis kerap menjadi penghambat, melalui propaganda yang terorganisir dan sistematis.
Propaganda ini dilakukan secara terstruktur, mulai dari mobilisasi massa, pemanfaatan simpatisan yang berkedok aktivis, advokasi publik, hingga melibatkan elemen mahasiswa dan tokoh masyarakat. Narasi yang dibangun menekankan bahwa setiap proyek pembangunan adalah ancaman terhadap tanah adat, budaya, dan kedaulatan Papua, sekaligus menggambarkan pemerintah dan pendatang sebagai pihak yang mengeksploitasi sumber daya. Strategi ini, meskipun efektif secara politik, menciptakan paradoks, proyek yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru terhambat, dan masyarakat yang menginginkan kemajuan menjadi korban konsekuensinya.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa propaganda kelompok separatis tidak mewakili aspirasi seluruh rakyat Papua. Sebagian besar masyarakat tetap menginginkan akses yang mudah ke pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas modern, tanpa harus terlibat dalam konflik politik atau memperjuangkan kemerdekaan. Mereka melihat pembangunan sebagai sarana nyata untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan ancaman terhadap identitas mereka.
Akibatnya, Papua menghadapi dilema ganda, pemerintah dituduh tidak peduli ketika pembangunan lambat, tetapi ketika pembangunan dijalankan, dituduh merebut tanah adat dan mengancam budaya lokal. Paradoks ini menunjukkan bahwa ambisi politik kelompok tertentu kadang lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sejarah dan dinamika di lapangan menegaskan satu hal penting, kemajuan Papua hanya dapat tercapai melalui pembangunan inklusif, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, menghormati hak-hak adat, dan mengedepankan transparansi. Propaganda terorganisir, mobilisasi massa, atau framing politik yang menyesatkan tidak boleh menjadi penghalang bagi hak warga Papua untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas modern yang layak.
Papua menjadi contoh nyata dilema pembangunan di daerah konflik, bagaimana membedakan aspirasi politik kelompok tertentu dengan kebutuhan riil masyarakat, serta bagaimana propaganda dapat memutarbalikkan persepsi hingga yang dirugikan justru adalah mereka yang seharusnya mendapat manfaat pembangunan.