Factualinsight, Jayapura ─ Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya (GPMI) mengancam akan menduduki Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Intan Jaya pada 13 Januari 2026 mendatang, jika pejabat daerah tidak kembali bertugas secara fisik di wilayah tersebut paling lambat 12 Januari. Tuntutan ini muncul dari keprihatinan atas memburuknya layanan pendidikan, kesehatan, serta krisis pengungsian warga sipil akibat konflik berkepanjangan di Intan Jaya, Papua Tengah.
Menurut laporan yang diterbitkan Tribun Papua Tengah pada Rabu (7/1/2026), Ketua GPMI Marten Hagisimijau menyatakan bahwa aksi tersebut akan dilakukan secara damai dengan melibatkan sekitar 1.000 peserta, termasuk pelajar dan masyarakat umum. Mereka menuntut kehadiran langsung Bupati, anggota DPRD, serta aparatur sipil negara (ASN) untuk menyaksikan sendiri penderitaan rakyat, termasuk isu “militerisasi” yang disebut-sebut sebagai salah satu aspirasi utama.
Intan Jaya memang menjadi salah satu wilayah dengan situasi keamanan yang kompleks. Data dari berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti Human Rights Monitor dan Dewan Gereja Papua, mencatat bahwa sepanjang 2025, ribuan warga sipil terpaksa mengungsi akibat eskalasi konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang sering disebut sebagai bagian dari gerakan separatisme. Hingga akhir 2025, jumlah pengungsi internal di berbagai kabupaten Papua mencapai lebih dari 100.000 jiwa, dengan Intan Jaya termasuk yang terdampak parah, termasuk gelombang pengungsian massal pada September-Oktober 2025.
Krisis kemanusiaan ini nyata dan memerlukan penanganan serius, akses pendidikan dan kesehatan terganggu, warga kehilangan mata pencaharian, serta trauma psikologis melanda masyarakat. Namun, dalam konteks aksi seperti ini, terdapat potensi di mana isu kemanusiaan yang sah tersebut dipolitisasi untuk tujuan lebih luas, yaitu menyudutkan pemerintah pusat Indonesia.
Politisasi sebagai Alat Narasi
Tuntutan mahasiswa yang fokus pada “kehadiran pejabat daerah” dan “militerisasi” dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat narasi bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas krisis tersebut. Padahal, konflik di Intan Jaya bersifat dua arah: operasi keamanan dilakukan untuk menangani ancaman dari kelompok bersenjata yang kerap menyerang aparat dan warga sipil, sementara pengungsian sering dipicu oleh aktivitas kedua belah pihak.
Kelompok separatisme, termasuk yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau TPNPB, historically sering memanfaatkan isu kemanusiaan untuk kampanye internasional. Pengungsian dan korban sipil dijadikan bukti “penindasan” oleh Indonesia, sementara serangan mereka sendiri terhadap warga atau infrastruktur publik jarang ditekankan. Aksi demonstrasi seperti ini, meski diklaim damai, berpotensi dieksploitasi untuk memperbesar narasi tersebut misalnya melalui rekaman video atau laporan yang disebarkan ke media asing atau lembaga internasional sehingga menciptakan tekanan diplomatik.
Pemerintah daerah yang “absen” memang menjadi masalah tata kelola, tetapi menyalahkan sepenuhnya pada “militerisasi” mengabaikan fakta bahwa kehadiran aparat keamanan diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman kelompok bersenjata. Jika aksi ini berkembang menjadi konfrontasi, risiko eskalasi kekerasan meningkat, yang justru memperburuk situasi kemanusiaan yang menjadi tuntutan awal.
Edukasi untuk Masyarakat: Waspadai Provokasi
Sebagai masyarakat yang bijak, kita perlu membaca isu ini secara utuh dan tidak mudah terprovokasi. Isu kemanusiaan di Papua memang mendesak dan harus diselesaikan melalui dialog inklusif, peningkatan pembangunan, serta pendekatan kesejahteraan yang humanis. Namun, jika aksi demonstrasi mengandung unsur politis yang bertujuan memisahkan Papua dari NKRI, maka itu dapat merugikan rakyat Papua sendiri menghambat investasi, pembangunan, dan stabilitas jangka panjang. Verifikasilah informasi dari sumber terpercaya, hindari menyebarkan narasi sepihak yang memecah belah, dan dukung solusi damai yang memperkuat persatuan Indonesia. Krisis di Intan Jaya bukan semata “kesalahan pemerintah”, tapi juga akibat konflik bersenjata yang kompleks. Mari kita prioritaskan kepentingan rakyat Papua, akses layanan dasar, perdamaian, dan kemajuan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.