Factualinsight, Jayapura — Kelompok separatis di Papua secara konsisten menjadikan propaganda sebagai alat utama perjuangan mereka, terutama melalui penyebaran tuduhan sepihak yang tidak didukung oleh fakta lapangan. Narasi yang dibangun hampir selalu menempatkan pemerintah dan aparat keamanan sebagai pihak yang menindas, merampas hak masyarakat, dan melakukan kekerasan sistematis. Pola ini menunjukkan bahwa propaganda tersebut bukan reaksi spontan, melainkan strategi yang dirancang untuk membentuk persepsi tertentu di benak publik. Isu-isu sensitif seperti hak adat, identitas lokal, dan sejarah konflik sengaja dipilih karena memiliki daya emosional tinggi dan relatif mudah menggugah simpati, meskipun realitas di lapangan sering kali jauh lebih kompleks dari gambaran yang disampaikan.
Agenda Politik Separatis
Motif utama di balik propaganda ini adalah upaya sistematis untuk meruntuhkan legitimasi negara di Papua. Dengan terus-menerus menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang kuat, kelompok separatis berusaha menanamkan keraguan di tengah masyarakat terhadap niat dan peran pemerintah serta aparat keamanan. Ketika kepercayaan publik melemah, negara akan dipersepsikan bukan sebagai pelindung dan pelayan, melainkan sebagai ancaman. Kondisi ini menguntungkan kelompok separatis karena menciptakan jarak antara masyarakat dan negara, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk tampil sebagai “representasi” kepentingan rakyat, meskipun tindakan mereka sendiri sering kali justru merugikan warga sipil.
Dari perspektif politik yang lebih luas, propaganda tersebut juga diarahkan ke komunitas internasional. Dengan membingkai situasi Papua sebagai persoalan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia, kelompok separatis berharap menarik simpati global dan mendapatkan dukungan moral maupun politik. Dukungan internasional dipandang krusial untuk mengangkat isu Papua ke forum-forum global dan menekan pemerintah Indonesia secara diplomatik. Dalam konteks ini, propaganda bukan hanya ditujukan kepada masyarakat lokal, tetapi juga kepada lembaga internasional, media asing, dan organisasi non-pemerintah di luar negeri, dengan tujuan akhir mendukung agenda pemisahan Papua dari Indonesia.
Fakta yang Dihilangkan
Salah satu aspek penting yang kerap luput dari narasi propaganda kelompok separatis adalah taktik mereka yang sengaja menjadikan pemukiman warga sebagai basis aktivitas bersenjata. Dengan berbaur di tengah masyarakat sipil, kelompok bersenjata ini menciptakan situasi di mana garis antara kombatan dan warga sipil menjadi kabur. Strategi ini bukan tanpa tujuan: kehadiran mereka di lingkungan permukiman secara sadar dimaksudkan untuk menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Ketika aparat keamanan melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata, situasi tersebut kemudian dipelintir melalui propaganda seolah-olah TNI menyerang warga sipil, padahal yang terjadi adalah upaya menghadapi kelompok bersenjata yang beroperasi dari tengah masyarakat.
Praktik ini secara tidak langsung merupakan bentuk penyanderaan terhadap warga sipil dan penyeretan masyarakat ke dalam konflik bersenjata yang seharusnya tidak melibatkan mereka. Warga yang semestinya dilindungi justru ditempatkan dalam posisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks propaganda, kondisi ini dimanfaatkan untuk memperkuat narasi penindasan dan kekerasan negara, sekaligus menutupi fakta bahwa kelompok bersenjata sendirilah yang melanggar prinsip perlindungan warga sipil. Dengan menjadikan pemukiman sebagai basis, mereka tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga menciptakan bahan propaganda yang kemudian disebarluaskan untuk menyerang legitimasi pemerintah dan aparat keamanan.
Aspek lain yang menguatkan pola propaganda kelompok separatis bersenjata seperti OPM adalah narasi pembenaran atas kekerasan terhadap warga sipil. Dalam banyak insiden, korban pembunuhan kerap diklaim sebagai “intelijen” atau “mata-mata aparat”, meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka adalah warga sipil biasa yang tidak terlibat dalam aktivitas keamanan. Alibi semacam ini berulang kali digunakan untuk menutupi tindakan kekerasan dan menghindari kecaman, sekaligus membangun justifikasi internal bagi pendukung mereka. Berdasarkan rekam jejak yang ada, kelompok separatis bersenjata di Papua tidak jarang melakukan teror, penyiksaan, dan pembunuhan secara brutal terhadap masyarakat sipil, tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin. Anak-anak dan perempuan pun kerap menjadi korban, sebuah fakta yang jarang diangkat dalam propaganda mereka. Pola kekerasan ini menunjukkan bahwa klaim perjuangan atas nama rakyat sering kali bertolak belakang dengan praktik di lapangan, di mana warga sipil justru menjadi pihak paling dirugikan dan hidup dalam ketakutan akibat aksi kelompok bersenjata tersebut.
Jika ditarik ke motif yang lebih luas, taktik ini memperjelas bahwa propaganda kelompok separatis bukan sekadar upaya menyampaikan keluhan, melainkan bagian dari strategi konflik yang terencana. Tuduhan sepihak terhadap TNI dan pemerintah dibangun di atas situasi yang sengaja mereka ciptakan sendiri, lalu dikemas untuk konsumsi publik dan internasional. Dalam narasi yang mereka sebarkan, aparat digambarkan sebagai pelaku kekerasan, sementara peran kelompok bersenjata dalam menyeret warga sipil ke medan konflik dihilangkan. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa instabilitas keamanan, penggunaan warga sebagai tameng, dan teror terhadap masyarakat justru menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kehadiran negara dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan memahami pola ini, pembaca dapat melihat bahwa propaganda kelompok separatis memiliki tujuan yang jelas: membangun citra negatif negara, meraih simpati internasional, dan melegitimasi agenda pemisahan wilayah. Narasi tersebut menutupi kenyataan bahwa pemerintah dan aparat berupaya hadir di tengah keterbatasan geografis dan ancaman keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dalam konteks ini, propaganda bukan hanya alat komunikasi, melainkan senjata politik yang digunakan dengan mengorbankan keselamatan warga sipil dan mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya.