Factualinsight, Jayapura － Tulisan ini disusun sebagai bahan edukasi dan refleksi publik, khususnya bagi masyarakat Papua, agar lebih berhati-hati dalam menilai narasi perjuangan yang selama ini beredar luas di ruang internasional. Narasi ini bukan bertujuan memecah belah, bukan pula meniadakan sejarah luka dan persoalan di Papua, melainkan menjadi cermin kritis agar penderitaan masyarakat Papua tidak terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau golongan.
Isu Papua adalah persoalan serius dan kompleks. Karena itu, setiap pihak yang mengatasnamakan perjuangan Papua patut diuji bukan hanya dari retorika, tetapi juga dari integritas, transparansi, dan dampak nyata bagi masyarakat Papua sendiri.
Narasi Perjuangan dan Arus Donasi Internasional
Selama bertahun-tahun, isu Papua dipromosikan di berbagai forum internasional melalui kampanye yang menyoroti narasi penindasan, pelanggaran HAM, hingga tuduhan genosida. Narasi ini terbukti efektif menarik simpati global dan mendorong arus donasi dari individu serta lembaga di luar negeri.
Namun, berdasarkan laporan investigatif yang dipublikasikan di platform Telegra.ph pada 2019, muncul sejumlah pertanyaan serius terkait pengelolaan dana donasi oleh organisasi kampanye yang dipimpin Benny Wenda, khususnya Free West Papua Campaign (FWPC). Laporan tersebut menyoroti bahwa dana yang dihimpun atas nama Papua tidak disertai keterbukaan penggunaan yang memadai kepada publik dan donatur.
Ketidakjelasan Pengelolaan Dana
Salah satu contoh yang sering dikutip adalah fluktuasi tajam jumlah donasi yang diterima FWPC dalam laporan keuangan mereka. Tercatat donasi mencapai lebih dari £130.000 pada 2016, namun turun drastis menjadi sekitar £10.000 pada 2017, tanpa penjelasan terbuka yang memadai kepada publik. Penurunan ekstrem ini menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan donatur dan penggunaan dana sebelumnya.
Laporan yang sama juga menyoroti pendirian Nirvana Innovations LLP pada 2016 oleh Maria Wenda dan beberapa pendukung FWPC. Keberadaan entitas ini menjadi sorotan karena adanya ketidakkonsistenan data administratif dan dugaan bahwa dana donasi bisa dialihkan ke struktur yang lebih sulit diawasi publik. Bahkan, penulis laporan menyebut bahwa tanpa akses ke rekening bank, faktur, dan audit independen, mustahil bagi publik mengetahui secara pasti ke mana aliran dana tersebut bermuara.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana nama Papua dan narasi penderitaan kolektif berpotensi digunakan sebagai alat penggalangan dana, sementara masyarakat Papua di tanah air tidak memperoleh kejelasan manfaat langsung dari dana tersebut.
Donasi untuk Siapa?
Penting dipahami bahwa berdasarkan keterangan resmi organisasi terkait, donasi yang dihimpun tidak ditujukan untuk bantuan sosial langsung kepada masyarakat Papua, seperti pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan ekonomi. Dana tersebut lebih diarahkan untuk:
- Aktivitas kampanye dan advokasi politik internasional
- Penyelenggaraan acara, demonstrasi, dan publikasi global
- Operasional organisasi dan jaringan kampanye di luar negeri
Hingga 2026, tidak tersedia laporan publik yang rinci dan mudah diakses yang menunjukkan bahwa dana tersebut secara langsung dialokasikan untuk program konkret bagi masyarakat Papua di akar rumput.
Peringatan agar Tidak Mudah Diadu Domba
Narasi ini menjadi peringatan bagi masyarakat Papua agar tidak mudah diadu domba, baik dengan negara, sesama anak bangsa, maupun antarwarga Papua sendiri oleh pihak-pihak yang selama ini memelihara keresahan, kemarahan, dan luka sejarah sebagai komoditas politik dan ekonomi.
Sejarah konflik menunjukkan bahwa yang paling diuntungkan dari konflik berkepanjangan sering kali bukan rakyat, melainkan segelintir elite yang memiliki akses terhadap dana, panggung internasional, dan pengaruh politik. Ketika penderitaan rakyat terus direproduksi sebagai narasi global tanpa solusi nyata, maka masyarakat Papua berisiko terus menjadi objek, bukan subjek perjuangan.
Edukasi sebagai Benteng Kesadaran
Tulisan ini menegaskan pentingnya edukasi publik agar masyarakat Papua:
- Tidak menaruh kepercayaan buta pada figur atau organisasi tanpa transparansi
- Berani mempertanyakan ke mana dana perjuangan mengalir dan siapa yang menikmatinya
- Tidak membiarkan penderitaan kolektif dimanfaatkan untuk memperkaya individu atau golongan tertentu
Perjuangan yang sejati menuntut kejujuran, akuntabilitas, dan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan sekadar narasi emosional di panggung internasional.
Papua Bukan Komoditas
Papua bukan alat, bukan simbol kosong, dan bukan komoditas simpati global. Papua adalah rumah bagi manusia-manusia yang berhak hidup bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, siapa pun yang mengatasnamakan perjuangan Papua harus siap diuji secara moral dan terbuka oleh rakyat Papua sendiri.
Kewaspadaan, persatuan, dan kesadaran kritis masyarakat Papua adalah benteng utama agar keresahan dan penderitaan tidak terus dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan golongan, dengan mengorbankan masa depan Papua. Pada akhirnya, tokoh-tokoh yang mengklaim memperjuangkan Papua di mata internasional yang menikmati hasil dengan fasilitas mewah dan kehidupan yang layak di luar negeri, sedangkan masyarakat Papua yang menjadi model kampanye tidak mendapat manfaat, bahkan hanya menjadi alat politik yang terdampak dari hasil ujaran kebencian serta narasi propaganda yang dibuat untuk menghasilkan perhatian internasional dan donasi semata.