Factualinsight, Jayapura ─ Serangan terhadap sekolah dan tenaga pengajar di Papua tidak bisa dipandang sebagai bagian biasa dari dinamika konflik. Peristiwa-peristiwa tersebut menyangkut keselamatan warga sipil dan masa depan anak-anak. Kelompok bersenjata yang kerap dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini menyatakan diri memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Namun ketika sekolah dibakar, guru ditembak, atau diintimidasi, korban utamanya justru masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam pertarungan politik.
Sejumlah pihak menilai, serangan terhadap fasilitas pendidikan tidak hanya bertujuan menebar ketakutan, tetapi juga membentuk persepsi publik. Dengan menciptakan kekerasan di wilayah yang terdapat aparat keamanan, muncul anggapan bahwa kehadiran militer menjadi penyebab situasi memburuk. Dalam narasi seperti ini, aparat diposisikan sebagai sumber masalah, sementara pelaku serangan berusaha membangun citra sebagai pihak yang bereaksi terhadap keadaan.
Tindakan ini memiliki motif yang jelas, kelompok separatis bersenjata ingin membuat persepsi publik bahwa kehadiran militer menyebabkan kekacauan, sehingga publik mendesak penolakan militer di Papua. Jika hal ini terjadi, yang diuntungkan adalah kelompok separatis bersenjata itu sendiri, mereka lebih leluasa menebar teror dan menjalankan agenda separatis, sementara masyarakat akan terancam dan menjadi korban berkepanjangan.
Terlepas dari berbagai klaim tersebut, fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa guru-guru yang bertugas di pedalaman Papua merupakan warga sipil. Mereka datang untuk mengajar, membantu anak-anak belajar membaca, menulis, dan meraih cita-cita. Mereka bukan aparat keamanan dan tidak menjalankan tugas intelijen. Ketika mereka menjadi sasaran, itu merupakan bentuk kekerasan terhadap warga sipil.
Sekolah pun bukan ruang konflik. Sekolah adalah tempat anak-anak memperoleh pendidikan dan membangun harapan. Ketika fasilitas pendidikan dirusak atau aktivitas belajar terhenti karena rasa takut, dampaknya meluas. Orang tua ragu menyekolahkan anaknya, guru enggan bertugas, dan proses pendidikan terganggu. Dalam jangka panjang, kondisi ini merugikan masyarakat Papua sendiri karena mempersempit akses generasi muda terhadap masa depan yang lebih baik.
Dari perspektif hak asasi manusia, menyerang sekolah dan tenaga pendidik jelas melanggar prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Anak-anak memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman. Guru berhak menjalankan profesinya tanpa ancaman kekerasan. Tidak ada kepentingan politik yang dapat membenarkan tindakan yang merampas hak-hak dasar tersebut.
Jika tujuan perjuangan adalah membela kepentingan masyarakat Papua, maka pendekatan yang mengorbankan keselamatan rakyat justru bertentangan dengan tujuan itu sendiri. Kekerasan yang menyasar sekolah hanya akan memperdalam penderitaan warga dan merusak fondasi pembangunan manusia di Papua.
Pada akhirnya, pihak yang paling dirugikan bukanlah elit politik atau aparat, melainkan anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar. Pendidikan adalah fondasi masa depan. Ketika sekolah menjadi target kekerasan, yang hancur bukan hanya gedung, tetapi juga harapan generasi penerus bangsa.