Factualinsight, Jayapura — Film dokumenter “Pesta Babi” yang diproduksi oleh Watchdoc melalui sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya dokumen internal yang bocor dari Kurawal Foundation. Dokumen tersebut mengungkap permohonan dana sebesar 1,67 juta dolar AS dari Open Society Foundations (OSF) milik George Soros untuk periode 2025–2028, dengan alokasi khusus ratusan ribu dolar untuk kegiatan di Papua.
Menurut analisis terhadap dokumen proposal tersebut, Kurawal Foundation memposisikan diri sebagai “bridge builder” atau penghubung gerakan masyarakat sipil dengan agenda politik yang jelas: membangun narasi koheren, memperluas ruang sipil, serta melakukan penetrasi ruang politik. Salah satu mitra produksi film “Pesta Babi” adalah LBH Merauke, yang merupakan bagian dari jaringan YLBHI, organisasi yang tercatat menerima ratusan ribu dolar dari OSF dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Koperasi Indonesia Baru/Ekspedisi Indonesia Baru yang dipimpin Dandhy Laksono diduga menjadi salah satu saluran penyaluran dana dalam ekosistem yang sama.
Para pengamat melihat pola yang sistematis. Film “Pesta Babi” menyajikan narasi yang kuat tentang konflik agraria dan masyarakat adat di Papua, namun banyak pihak menilai penyajiannya bersifat satu sisi, menonjolkan perspektif tertentu sambil mengesampingkan konteks yang lebih luas, termasuk aspek keamanan, investasi pembangunan, dan upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik. Gaya penceritaan yang emosional dan dramatis ini dinilai efektif untuk membentuk opini publik, khususnya di kalangan Generasi Z dan Generasi Alpha yang mengonsumsi konten visual melalui media sosial.
Dokumen Kurawal secara eksplisit menyebutkan strategi “membangun narasi koheren yang memajukan pluralisme dan inklusi” serta “memperluas ruang sipil di Papua”. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa produksi film dokumenter semacam “Pesta Babi” bukan sekadar karya jurnalistik independen, melainkan bagian dari program politik jangka panjang untuk menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pola pendanaan yang mengalir dari OSF ke Kurawal Foundation dan kemudian ke berbagai aktor media serta LSM di Indonesia, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar isu kebebasan berekspresi, melainkan operasi pengaruh opini publik yang terstruktur dan didanai secara internasional. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, perlu mewaspadai narasi-narasi yang disajikan secara parsial dan emosional, serta lebih kritis dalam menyikapi konten yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.