Factualinsight, Jayapura — Beberapa waktu lalu, masyarakat adat di wilayah Merauke, Papua Selatan, mengadakan acara adat potong babi yang dihadiri oleh VK bersama perwakilan adat setempat. Acara tersebut merupakan bagian dari penyambutan kegiatan PT Murni Nusantara Mandiri, perusahaan yang merupakan bagian dari konsorsium dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan dan Bioetanol. Kehadiran VK dalam acara adat tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dan dukungan dari masyarakat adat terhadap proyek nasional di wilayah tersebut.
Namun, tak lama kemudian muncul narasi yang berbeda. Berdasarkan dokumentasi dan keterangan warga sekitar, pernah terjadi sengketa lahan adat antara Marga Galjai dengan Marga Kwipalo yang telah diselesaikan secara damai melalui mekanisme adat. Meski demikian, VK bersama LSM/NGO kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyatakan seolah-olah tanah adatnya dirampas oleh perusahaan dan melibatkan TNI. Ia juga disebut memasang plang penolakan terhadap PSN dengan mengklaim lahan tersebut sebagai milik Marga Kwipalo.
VK sendiri merupakan salah satu narasumber dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi, di mana ia mengklaim sebagai korban perampasan tanah adat akibat kehadiran PSN di Merauke. Padahal, menurut dokumentasi dan keterangan warga adat setempat, wilayah tersebut merupakan hak ulayat Marga Galjai, Margo, dan Kwemo. Banyak warga lokal justru mendukung kehadiran PSN karena dianggap dapat membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Rentetan peristiwa ini menunjukkan adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk menghidupkan kembali isu yang sebenarnya telah selesai dan telah dicapai mufakat secara adat. Narasi satu sisi seperti yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut berpotensi memicu emosi dan memecah belah kerukunan antar marga adat. Padahal, program pembangunan pemerintah di Papua, termasuk PSN Merauke, dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Masyarakat adat diharapkan lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar. Penting untuk mendengar berbagai pihak, memverifikasi fakta dari sumber yang beragam, serta menjaga persatuan. Pembangunan yang damai dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat bekerja sama, bukan terpecah oleh narasi yang memicu konflik.