Factualinsight, Jayapura — Aktivitas tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran lingkungan atau ekonomi bayangan. Ia menjadi mesin pembunuh tak langsung bagi masyarakat setempat, sekaligus sumber vital bagi kelompok bersenjata yang memperburuk konflik separatis di wilayah paling timur Indonesia.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), atau yang oleh sebagian disebut sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sering kali menjadikan lokasi tambang ilegal sebagai target sekaligus ladang pemasukan. Penambang ilegal kerap menjadi korban pembantaian, sementara hasil tambang baik secara sukarela maupun paksa ikut menopang logistik dan finansial gerakan bersenjata tersebut.
Menurut pernyataan Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri pada 2021 yang masih relevan dengan pola yang berulang hingga kini, tambang emas ilegal di wilayah terpencil menjadi sumber dana utama KKB. Hasil penambangan yang signifikan digunakan untuk membeli senjata api dan amunisi di pasaran gelap. Wilayah operasi yang jauh dari pengawasan aparat membuat aktivitas ini sulit diberantas sepenuhnya.
Siklus Kekerasan yang Tak Berujung
Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian insiden tragis mencuat. Pada April 2025, kelompok separatis mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan 11 penambang emas ilegal di Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka menyebut korban sebagai tentara atau polisi yang menyamar, sekaligus menuduh operasi tambang merusak ekosistem dan mendukung kepentingan militer Indonesia.
Insiden serupa berulang pada Mei 2026 di Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, di mana puluhan penambang tewas atau terpaksa mengungsi setelah serangan KKB. Aparat gabungan TNI-Polri kemudian mengevakuasi puluhan korban yang selamat.
Bagi masyarakat sipil Papua, dampaknya berlipat ganda. Tambang ilegal menyebabkan pencemaran sungai dengan merkuri dan limbah berat, merusak sumber air dan lahan pertanian tradisional. Sementara itu, kehadiran KKB yang memanfaatkan situasi ini memicu operasi keamanan besar-besaran, yang sering kali disertai kekerasan, pengungsian massal, dan trauma berkepanjangan di kalangan warga asli Papua.
Jaringan Dukungan Finansial dan Logistik
Tidak hanya ekstorsi langsung, tambang ilegal juga memberikan fasilitas tidak langsung bagi KKB. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kelompok bersenjata memungut “pajak” dari penambang atau pemodal, menyediakan akses logistik, atau bahkan menjalin hubungan simbiosis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok emas ilegal. Emas hasil tambang ilegal mudah dijual di pasar gelap, menyediakan aliran dana yang fleksibel untuk operasional gerakan separatis.
Pemerintah daerah dan pusat berulang kali menyatakan komitmen penertiban. Gubernur dan aparat keamanan telah melakukan razia, menyita alat berat, dan menangkap pelaku, termasuk warga negara asing. Namun, tantangan geografis Papua yang luas, minimnya infrastruktur pengawasan, serta dugaan keterlibatan oknum aparat dan pemodal besar membuat upaya ini kerap terhambat.
Akar Masalah yang Lebih Dalam
Isu tambang ilegal tidak bisa dipisahkan dari dinamika konflik Papua yang kompleks. Sementara KKB kerap membenarkan aksi mereka sebagai perlawanan terhadap perusakan lingkungan dan “pendatang” yang merampas sumber daya, pihak keamanan melihatnya sebagai ancaman terorisme dan kejahatan transnasional. Di tengah itu, masyarakat adat Papua yang seharusnya menjadi pemilik hak ulayat justru menjadi korban paling menderita kehilangan mata pencaharian, kesehatan, dan nyawa.
Para ahli dan aktivis hak asasi manusia menekankan perlunya pendekatan holistik, penegakan hukum tegas terhadap tambang ilegal, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang berkelanjutan, dialog politik yang inklusif, serta pengawasan ketat terhadap potensi pendanaan konflik bersenjata. Tanpa itu, tambang ilegal akan terus menjadi “pembunuh diam” yang memperpanjang siklus kekerasan di Bumi Cenderawasih.