Factualinsight, Jayapura — Beberapa media asing memberitakan situasi di Papua dengan menekankan narasi bahwa tindakan represif aparat negara menjadi penyebab utama pengungsian massal dan intimidasi terhadap masyarakat Papua.
Pemberitaan tersebut kerap menggambarkan operasi keamanan sebagai sumber masalah utama, sementara minim membahas akar kekerasan yang dipicu oleh aksi kelompok bersenjata. Padahal, pendekatan seperti ini dinilai banyak pihak sebagai upaya penggiringan opini yang sistematis untuk membentuk persepsi internasional terhadap konflik Papua.
Dalam pemberitaan tersebut, operasi TNI dan Polri sering kali dikesankan sebagai penindasan terhadap warga sipil, sehingga menimbulkan kesan bahwa negara menjadi biang keladi penderitaan masyarakat.
Narasi ini cenderung mengabaikan fakta bahwa banyak pengungsian terjadi akibat teror dan aksi kekerasan kelompok bersenjata yang kerap beroperasi di tengah pemukiman warga. Dengan menyajikan satu sisi cerita secara dominan, media asing tersebut turut memperkuat polarisasi di masyarakat Papua sendiri.
Akibat penggiringan opini semacam ini, upaya membangun perdamaian di Papua menjadi semakin sulit. Narasi yang memecah belah tersebut menciptakan perpecahan di antara masyarakat, antara mereka yang mendukung penyelesaian damai melalui dialog dan pembangunan dengan pihak yang terpengaruh narasi separatis.
Alih-alih mendukung rekonsiliasi, pemberitaan yang tidak seimbang justru memperpanjang konflik dan menghambat harapan masyarakat Papua untuk hidup aman dan sejahtera.