Factualinsight, Jayapura — Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Papua membangun wilayah yang lebih maju, kehadiran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap dikaitkan dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus menjadi sumber ketidakstabilan. Pola aktivitas mereka menunjukkan sistem pendanaan yang terstruktur sekaligus destruktif.
Sumber utama dana berasal dari penguasaan tambang emas ilegal di berbagai kabupaten, di mana hasil penjualan emas digunakan untuk membeli senjata api dan amunisi modern. Selain itu, mereka juga memanfaatkan ladang ganja ilegal yang tersebar di daerah pedalaman serta aksi pemerasan terhadap warga, kepala desa, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Papua. Dana gelap ini tidak hanya memperkuat kemampuan operasional mereka, tetapi juga memperpanjang siklus kekerasan di wilayah yang kaya sumber daya alam tersebut.
Yang lebih memprihatinkan, dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal itu sebagian besar digunakan untuk melancarkan aksi teror yang sering kali menyasar masyarakat Papua sendiri. Serangan terhadap warga sipil, pembakaran fasilitas umum, hingga pembunuhan terhadap penduduk lokal yang dianggap tidak mendukung menjadi pola yang berulang.
Meski demikian, setiap kali melakukan aksi, KKB selalu mengklaim bahwa perjuangan mereka adalah demi “kemerdekaan Papua” dan “kepentingan rakyat asli Papua”. Narasi ini kerap disebarkan melalui pernyataan resmi atau video yang beredar di media sosial, seolah-olah mereka adalah pembela hak-hak masyarakat yang tertindas.
Namun, realita di lapangan sangat bertolak belakang dengan klaim tersebut. Masyarakat Papua justru menjadi korban utama dari teror yang KKB ciptakan. Pembangunan infrastruktur vital seperti jalan Trans-Papua sering terhambat akibat pekerja proyek dibunuh atau diintimidasi, sehingga konektivitas antarwilayah sulit terwujud dan ekonomi lokal terpuruk.
Sekolah-sekolah di daerah terpencil terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar karena fasilitas rusak dibakar atau guru merasa terancam. Bahkan fasilitas kesehatan pun banyak yang tutup sementara, lantaran tenaga medis diancam, diculik, atau dibunuh saat menjalankan tugas kemanusiaan. Akibatnya, akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar bagi anak-anak serta keluarga Papua menjadi semakin sulit.
Masyarakat Papua pada dasarnya membutuhkan hal yang jauh lebih mendasar, kehidupan yang aman dan damai, kebutuhan sehari-hari yang mudah dijangkau, serta masa depan yang cerah bagi generasi penerus. Mereka ingin anak-anak bisa sekolah tanpa rasa takut, petani bisa bercocok tanam tanpa gangguan, dan warga bisa berobat tanpa khawatir fasilitas kesehatan lenyap karena konflik.
Jika Papua terus berada dalam pusaran teror dan ketakutan, mustahil wilayah ini dapat berkembang secara optimal. Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak akan bermakna jika stabilitas keamanan tidak terjamin dan investasi pembangunan terus terganggu.
Pertanyaan kritis pun muncul di benak banyak orang, bagaimana mungkin tindakan yang justru paling banyak merugikan masyarakat Papua disebut sebagai “perjuangan”? Apakah ini benar-benar perjuangan untuk rakyat, atau hanya definisi “merdeka” yang berbeda, di mana kemerdekaan dimaknai sebagai kekuasaan bagi kelompok tertentu sementara rakyat biasa menjadi korban? Siapa sebenarnya yang mereka perjuangkan untuk merdeka? Klaim perjuangan menjadi sulit dibenarkan ketika korban terbesar adalah penduduk asli Papua yang setiap hari berjuang melawan kemiskinan, keterisolation, dan keterbelakangan.
Tanpa keamanan yang terjaga, mimpi akan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus tertunda. Masyarakat Papua berhak menikmati pembangunan yang nyata, bukan janji-janji kemerdekaan yang justru membawa penderitaan lebih besar.