Factualinsight, Jayapura — Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus menjadi sorotan aparat keamanan karena aktivitas kekerasannya yang kerap menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil, TNI/Polri, dan penduduk setempat. Di balik operasi bersenjata mereka, terdapat jaringan sumber dana gelap KKB yang kompleks dan sulit diendus, yang memungkinkan kelompok ini memperoleh senjata, amunisi, serta logistik untuk mempertahankan keberadaannya di wilayah pegunungan yang terpencil.
Menurut berbagai sumber intelijen dan penegak hukum, salah satu pilar utama pendanaan KKB berasal dari perdagangan ganja. Papua Pegunungan, dengan medan yang sulit dijangkau dan iklim yang mendukung, kerap menjadi lokasi ladang ganja liar yang luas. Aparat TNI dan Polri berulang kali menemukan ladang-ladang ganja siap panen di kabupaten seperti Pegunungan Bintang.
Pada beberapa operasi terkini, ratusan batang tanaman ganja dengan tinggi hingga dua meter berhasil dimusnahkan, dan bukti menunjukkan indikasi kuat keterlibatan anggota KKB dalam budidaya dan penjualannya. Hasil penjualan narkotika jenis ini diyakini digunakan untuk membiayai pembelian senjata api dan amunisi di pasar gelap.
Selain ganja, tambang emas ilegal menjadi sumber dana signifikan lainnya. Kapolda Papua periode sebelumnya, Irjen Mathius D. Fakhiri, pernah menyatakan bahwa penambangan emas tanpa izin di beberapa kabupaten menjadi “mesin uang” bagi KKB. Wilayah tambang yang jauh dari pengawasan aparat memungkinkan kelompok ini memungut “pajak” atau terlibat langsung dalam perdagangan emas ilegal. Hasil penambangan yang bernilai miliaran rupiah tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung operasional kelompok, termasuk pengadaan persenjataan.
Tidak berhenti di situ, KKB juga diduga melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap pejabat daerah, pengusaha, serta kepala desa. Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kerap menjadi target. Ada laporan bahwa kelompok ini memaksa penyerahan dana melalui ancaman kekerasan, yang kemudian digunakan sebagai “pajak revolusioner” untuk mendanai perjuangan mereka. Pengusaha lokal yang beroperasi di wilayah konflik juga sering diminta “perlindungan” dengan imbalan pembayaran rutin, atau menghadapi risiko sabotase dan serangan jika menolak.
Pola yang Sistematis
Para ahli keamanan menyebut pola pendanaan ini sebagai strategi adaptif KKB dalam menghadapi tekanan operasi keamanan. Dengan memanfaatkan kekayaan alam Papua yang melimpah, mulai dari lahan subur hingga kandungan mineral, kelompok ini menciptakan rantai pasok mandiri yang sulit diputus sepenuhnya. Kombinasi antara kegiatan kriminal konvensional (narkotika dan tambang ilegal) dan pemerasan politik-ekonomi membuat upaya pemberantasan menjadi kompleks, melibatkan tidak hanya operasi militer tetapi juga penguatan ekonomi dan penegakan hukum di tingkat lokal.
Pemerintah dan aparat keamanan terus melakukan operasi terkoordinasi untuk membongkar jaringan ini, termasuk pemusnahan ladang ganja, pengawasan tambang ilegal, dan pencegahan penyalahgunaan dana publik. Namun, tantangan geografis Papua yang luas dan sulit diakses, ditambah dukungan sebagian kecil masyarakat yang terintimidasi, membuat perjuangan memberantas sumber dana KKB masih panjang.
Keberadaan KKB tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang mayoritas ingin hidup damai. Transparansi pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi kunci untuk memutus mata rantai pendanaan gelap ini di masa depan.