Factualinsight, Jayapura — Kehadiran ribuan aparat keamanan di wilayah Papua sering kali digambarkan sebagai bentuk penindasan atau pendudukan. Padahal, realita di lapangan menunjukkan sebaliknya. Aparat TNI dan Polri ditempatkan di berbagai daerah rawan untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan kelompok separatis bersenjata yang kerap melakukan penembakan, pembakaran, dan intimidasi di pemukiman warga.
Tanpa kehadiran mereka, warga Papua akan semakin rentan menjadi korban aksi teror yang mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Penempatan pasukan, termasuk satuan non-organik dan gugus tugas khusus, merupakan respons terhadap situasi keamanan yang kompleks.
Aparat tidak hanya bertugas menjaga stabilitas, tetapi juga aktif membantu evakuasi warga, mendistribusikan bantuan logistik, serta mengamankan proyek strategis nasional yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Rasio aparat yang relatif tinggi dibandingkan jumlah penduduk mencerminkan tingkat ancaman yang ada, bukan niat untuk mendominasi atau menekan warga sipil. Justru, kehadiran mereka banyak membantu menjaga agar konflik tidak meluas dan merenggut lebih banyak korban tak berdosa.
Menyamakan kehadiran militer dengan pendudukan justru mengabaikan akar masalah utama, yaitu aksi provokasi dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis. Pendekatan keamanan yang komprehensif, didukung dengan pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan, tetap menjadi jalan paling realistis untuk mewujudkan Papua yang damai dan maju.
Alih-alih terus mendiskreditkan aparat, semua pihak seharusnya mendukung upaya negara dalam melindungi hak hidup, rasa aman, dan masa depan seluruh masyarakat Papua, baik OAP maupun pendatang yang ingin hidup berdampingan dengan harmonis di Bumi Cenderawasih.