Factualinsight, Puncak Papua — Menurut keterangan resmi Kodam XVII/Cenderawasih yang disampaikan Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, Kabid Penum Puspen TNI, peristiwa tewasnya warga sipil akibat tembakan di Papua pada 14 April 2026 terpisah sepenuhnya dari operasi patroli TNI. Penjelasan ini menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam penembakan terhadap korban sipil tersebut, karena kedua kejadian berlangsung di lokasi dan waktu yang berbeda serta tidak saling berkaitan.
Kronologi kejadian berdasarkan pernyataan resmi TNI
Kehadiran aparat TNI di wilayah tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai insiden pembakaran rumah warga oleh kelompok KKB. Bukan karena operasi militer yang telah direncanakan sebelumnya, melainkan respons langsung terhadap laporan insiden yang meresahkan warga sipil. Pola seperti ini menunjukkan adanya indikasi kemungkinan setingan atau upaya penjebakan, di mana kelompok bersenjata diduga sengaja memprovokasi situasi untuk kemudian menarik aparat ke lokasi tertentu.
Pasukan TNI kemudian melaksanakan patroli di kampung yang berbeda untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Saat itu, belum ada indikasi kontak senjata. Namun, setelah mendapat informasi mengenai adanya korban tembak dari masyarakat, TNI segera mendatangi dan mengecek lokasi kejadian untuk melakukan verifikasi serta memberikan bantuan.
Baru setelah pasukan TNI tiba di lokasi pemeriksaan tersebut, mereka justru mendapat tembakan dari kelompok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Terjadilah kontak senjata yang berujung pada netralisasi empat anggota kelompok bersenjata tersebut. Bukti yang diamankan meliputi senjata rakitan, senapan angin, amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, serta bendera OPM beserta peralatan komunikasi.
Hal ini menjadi bukti yang jelas bahwa TNI bukan pelaku penembakan terhadap warga sipil. Sebelum kedatangan pasukan TNI, korban luka tembak sudah dilaporkan oleh masyarakat, sehingga kecil kemungkinan TNI menjadi pihak yang memulai penembakan. Pemeriksaan di lokasi korban juga dilakukan tanpa patroli rutin di kampung tersebut pada saat kejadian, sebagaimana dikonfirmasi TNI.
Narasi yang beredar di masyarakat menyebut Distrik Kembru sebagai wilayah aman yang dijadikan tempat pengungsian warga sipil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kejanggalan, jika wilayah tersebut benar-benar aman dan netral, mengapa kelompok KKB justru bergerak ke arah sana? Kehadiran kelompok bersenjata di kawasan pengungsian berpotensi memicu kontak tembak dengan aparat keamanan, yang jelas membahayakan nyawa pengungsi dan warga sipil tak berdosa.
Apabila kelompok KKB sengaja memilih melarikan diri ke Distrik Kembru, maka tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya sadar menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng hidup. Praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena secara paksa menyeret warga sipil ke dalam pusaran konflik bersenjata.
TNI terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap kedua peristiwa tersebut untuk mengungkap pelaku sebenarnya di balik penembakan warga sipil.
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam menyikapi berbagai narasi yang beredar di media sosial maupun platform daring. Hindari menyebarkan atau mempercayai informasi yang tidak disertai bukti otentik dan keterangan resmi dari aparat berwenang. Verifikasi fakta dari sumber terpercaya merupakan langkah penting untuk mencegah provokasi, polarisasi, dan penyebaran hoaks yang justru dapat memperkeruh situasi keamanan di Papua.