Factualinsight, Jayapura — Film dokumenter Pesta Babi kembali memunculkan perdebatan lama tentang pembangunan di Papua. Dalam narasi yang dibangun, proyek strategis nasional (PSN), terutama pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan, digambarkan sebagai bentuk perusakan besar-besaran terhadap hutan Papua sekaligus simbol kolonialisme modern melalui kehadiran aparat keamanan.
Namun jika ditelaah lebih jauh, sejumlah bagian dalam narasi tersebut cenderung menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Perbandingan dan Cakupan Wilayah Hutam
Salah satu kesan yang muncul dalam film tersebut adalah seolah seluruh kawasan PSN merupakan hutan hujan primer utuh yang dibabat habis untuk kepentingan proyek negara. Padahal, data tata ruang dan klasifikasi tutupan lahan menunjukkan kondisi yang lebih beragam.
Total kawasan hutan Papua saat ini diperkirakan mencapai sekitar 34 juta hektare. Sementara area pelepasan kawasan hutan untuk tahap awal proyek pangan di Merauke berada di kisaran 451–475 ribu hektare, atau sekitar 1,3–1,4 persen dari total hutan Papua, bahkan jika seluruh rencana besar Merauke berjalan sampai sekitar 1,6 juta hektare, sekitar 4–5% dari total kawasan hutan Papua.
Yang sering luput dijelaskan adalah komposisi lahannya. Kawasan pengembangan tidak seluruhnya berupa hutan primer lebat, melainkan campuran dari:
- Rawa dan lahan basah,
- Savana,
- Semak belukar,
- Area Penggunaan Lain (APL),
- Eks konsesi,
- Hingga kawasan budidaya yang sebelumnya telah mengalami degradasi.
Dalam diskursus publik, istilah “kawasan hutan” sering langsung diasosiasikan sebagai “hutan alam primer”. Padahal dalam sistem tata ruang Indonesia, keduanya tidak selalu sama.
Karena itu, ketika seluruh area proyek langsung diklaim sebagai “deforestasi hutan Papua”, publik berpotensi menerima gambaran yang tidak sepenuhnya proporsional.
Tentu pengawasan lingkungan tetap penting. Risiko kerusakan ekologis harus diawasi secara ketat. Tetapi kritik juga perlu dibangun di atas klasifikasi lahan dan data spasial yang akurat, bukan generalisasi.
Papua Bukan Hanya Tentang Konflik dan Eksploitasi
Narasi lain yang terus diulang adalah bahwa kehadiran aparat TNI–Polri di Papua merupakan bentuk militerisme dan kolonialisme negara terhadap masyarakat Papua.
Pandangan ini mengabaikan fakta bahwa situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua memang masih menghadapi ancaman nyata dari kelompok bersenjata yang dikenal sebagai KKB.
Dalam beberapa tahun terakhir, aksi kelompok tersebut tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga pembakaran fasilitas umum, penyerangan tenaga kesehatan dan guru, perusakan infrastruktur, intimidasi masyarakat sipil, hingga gangguan terhadap pembangunan jalan, sekolah, dan layanan publik.
Akibat situasi itu, banyak masyarakat di daerah pedalaman hidup dalam rasa takut dan keterbatasan akses pelayanan dasar.
Dalam konteks inilah negara menempatkan aparat keamanan. Kehadiran TNI dan Polri pada dasarnya merupakan fungsi negara untuk menjaga stabilitas keamanan agar aktivitas masyarakat dan pembangunan dapat berjalan.
Menyederhanakan seluruh kehadiran aparat sebagai “kolonialisme” justru menghapus realitas bahwa masyarakat sipil Papua sendiri juga menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata.
Kritik Perlu, Tetapi Harus Proporsional
Karya dokumenter memiliki hak untuk menyampaikan kritik sosial. Namun ketika sebuah narasi hanya menampilkan satu sudut pandang tanpa memberikan konteks utuh mengenai:
- Klasifikasi lahan,
- Kompleksitas pembangunan,
- Ancaman keamanan, dan
- Kondisi sosial masyarakat,
maka yang muncul bukan lagi gambaran lengkap, melainkan konstruksi opini.
Papua membutuhkan diskusi yang jujur dan berimbang. Lingkungan harus dijaga, hak masyarakat adat harus dihormati, dan pembangunan wajib diawasi. Tetapi pada saat yang sama, publik juga perlu melihat bahwa tidak seluruh PSN identik dengan penghancuran hutan primer, dan tidak seluruh kehadiran aparat identik dengan kolonialisme.
Di tengah tantangan geografis, keamanan, dan ketimpangan pembangunan yang sudah berlangsung puluhan tahun, Papua membutuhkan solusi nyata dan stabilitas, bukan sekadar narasi yang membelah realitas menjadi hitam dan putih.