Factualinsight, Jayapura — Warga Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, secara tegas mengutuk segala bentuk kekerasan dan teror yang terus mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Papua. Dalam pernyataan yang direkam dan beredar luas, mereka menyerukan kepada aparat keamanan untuk segera memulihkan situasi keamanan, karena tanpa stabilitas, sulit bagi masyarakat untuk mengejar kemajuan dan kesejahteraan sehari-hari.
Video yang menampilkan pernyataan warga ini menunjukkan sikap yang jelas, masyarakat Papua mendukung upaya menjaga kedamaian dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seruan ini bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan refleksi kebutuhan dasar akan keamanan, akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik.
Pernyataan warga Mulia ini menjadi penting di tengah narasi yang kerap disebarkan kelompok separatis. Kelompok tersebut kerap mengklaim bahwa seluruh masyarakat Papua mendukung agenda “penentuan nasib sendiri” (self-determination). Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspirasi semacam itu hanya dimiliki segelintir pihak yang memiliki kepentingan tertentu, bukan representasi murni dari aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan. Banyak warga justru lebih mengutamakan pembangunan, akses infrastruktur, dan kehidupan yang damai daripada opsi yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.
Legitimasi Sejarah dan Hak Berpendapat
Kelompok separatis juga sering menyerang legitimasi Pepera 1969 (Penentuan Pendapat Rakyat), dengan menyebut proses tersebut ilegal. Namun, sikap ini justru mengabaikan dan tidak menghargai pendapat ribuan masyarakat Papua yang berbeda pandangan, yaitu mereka yang memilih kemajuan dan integrasi dalam NKRI. Menganggap Pepera ilegal berarti menafikan hak suara mayoritas warga yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa, bukan memisahkan diri.
Kelompok seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), FIM WP, dan kelompok sejenis kerap mengklaim memperjuangkan “hak dan aspirasi masyarakat Papua”. Namun, slogan tersebut ternyata bersifat selektif. Perjuangan mereka lebih tertuju pada kelompok yang sejalan dengan agenda separatisme, bukan pada kepentingan masyarakat Papua secara luas, termasuk warga di pedalaman yang setiap hari bergulat dengan keterbatasan akses.
Narasi Satu Sisi dan Hambatan Pembangunan
Salah satu contoh narasi penggiringan opini adalah film Pesta Babi, yang cenderung menyoroti sisi negatif peran negara di Papua. Sementara kritik terhadap kekurangan memang diperlukan, pendekatan satu sisi ini mengabaikan upaya nyata pemerintah dalam membangun infrastruktur. Jalan Trans-Papua, misalnya, dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil agar masyarakat pedalaman dapat mengakses pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih mudah.
Ironisnya, pembangunan tersebut kerap terhambat oleh aksi kekerasan kelompok bersenjata (sering disebut OPM atau KKB). Fasilitas kesehatan dan sekolah di pedalaman menjadi sasaran, padahal akses terhadap hak dasar ini sangat dibutuhkan warga yang tinggal jauh dari pusat kota. Setelah insiden terjadi, muncul narasi bahwa “negara tidak peduli dengan Papua”. Narasi ini kemudian dijadikan propaganda untuk mendiskreditkan peran negara dan mendorong dukungan terhadap agenda pemisahan diri.
Dimensi yang Lebih Luas: Geopolitik dan Kemandirian Indonesia
Fenomena ini bukan sekadar konflik lokal. Terdapat pola terstruktur yang melibatkan berbagai pihak untuk membenturkan negara dengan rakyatnya melalui isu-isu sensitif. Indonesia, dengan segala potensi sumber daya alam dan demografisnya, termasuk di Papua, memiliki peluang besar menjadi negara mandiri dan maju. Kemajuan ini justru dikhawatirkan oleh pihak-pihak eksternal, khususnya agenda kekuatan Barat yang selama ini ingin mempertahankan pengaruh dan kendali atas wilayah strategis di Asia Tenggara.
Dengan membesar-besarkan isu Papua, upaya memecah belah dapat menghambat proyek-proyek strategis nasional dan mengalihkan fokus dari pembangunan. Akibatnya, masyarakat Papua yang sebenarnya menginginkan kedamaian dan kemajuan menjadi korban utama dari dinamika ini.
Sudah saatnya kita semua sadar akan bahaya agenda propaganda yang membenturkan negara dengan rakyatnya, semua ini bisa dihindari jika kita semua sadar bahwa kita sedang dibenturkan dan diadu domba. Ini bukan soal kelompok, ras, ataupun suku dan agama, ini soal ancaman nyata bahwa kita sedang dimanfaatkan agenda asing yang ingin mendominasi ibu pertiwi.