Factualinsight, Jayapura — Film dokumenter Pesta Babi memunculkan diskusi luas mengenai pembangunan Papua, namun ada perspektif penting yang kerap terlupakan publik. Dokumenter yang membahas Proyek Strategis Nasional (PSN), pembukaan lahan, dan dampaknya terhadap masyarakat adat menampilkan sudut pandang kritis terhadap negara dan investasi yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat lokal. Namun di tengah derasnya opini publik, masyarakat juga perlu memahami bahwa persoalan Papua tidak sesederhana narasi “negara mengambil tanah rakyat” atau “pembangunan menghancurkan adat”.
Ada konteks sejarah, sosial, ekonomi, dan ketimpangan pembangunan yang jauh lebih besar di balik berbagai proyek pemerintah di Papua.
Selama puluhan tahun, Papua justru menjadi wilayah yang paling sering disebut tertinggal dibanding kawasan lain di Indonesia. Akses jalan terbatas, distribusi logistik mahal, layanan kesehatan sulit dijangkau, pendidikan belum merata, dan banyak wilayah pedalaman masih terisolasi. Dalam berbagai kesempatan, kritik terhadap pemerintah pusat selama ini justru datang karena Papua dianggap kurang diperhatikan dibanding Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya.
Di sejumlah wilayah pedalaman Papua, kebutuhan dasar seperti sembako, obat-obatan, bahan bakar, hingga layanan kesehatan harus ditempuh melalui jalur udara dengan biaya sangat tinggi. Kondisi geografis yang berat membuat harga barang bisa berkali-kali lipat dibanding wilayah barat Indonesia. Situasi inilah yang menjadi dasar pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua, termasuk jalan, jembatan, bandara perintis, pelabuhan, jaringan listrik, internet, hingga kawasan ekonomi baru.
Pemerintah memandang pembangunan Papua bukan semata proyek agraria atau investasi korporasi, melainkan bagian dari agenda pemerataan nasional agar masyarakat Papua memiliki kesempatan hidup yang setara dengan masyarakat di wilayah maju lainnya.
Jika melihat sejarah Indonesia, transformasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Pulau Jawa yang hari ini menjadi pusat ekonomi nasional juga pernah berada pada fase tradisional dengan keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Pada masa lalu, sebagian besar wilayah Jawa masih berupa kawasan agraris dan hutan dengan akses transportasi minim. Modernisasi kemudian mengubah wajah Jawa melalui pembangunan jalan, rel kereta, irigasi, sekolah, kawasan industri, dan pusat perdagangan.
Perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi sosial dan budaya. Namun hasilnya juga menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas, pelayanan kesehatan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi, serta mobilitas masyarakat yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Dalam konteks inilah pemerintah melihat Papua sedang memasuki fase transisi pembangunan yang pernah dialami wilayah lain di Indonesia.
Program seperti Jalan Trans Papua, pembangunan listrik desa, jaringan telekomunikasi, dan kawasan pangan nasional diposisikan sebagai upaya membuka keterisolasian wilayah pedalaman agar masyarakat lebih mudah:
- Memperoleh bahan kebutuhan pokok,
- Mengakses rumah sakit,
- Mendapatkan pendidikan,
- Menjual hasil bumi, dan
- Terhubung dengan pusat ekonomi nasional.
Badan Pusat Statistik mencatat indeks pembangunan manusia (IPM) Papua terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya perkembangan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Meski belum ideal, pemerintah menjadikan indikator tersebut sebagai tanda bahwa pembangunan mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (bps.go.id)
Di sisi lain, kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan dan hak masyarakat adat tetap menjadi isu penting yang tidak boleh diabaikan. Kritik dari aktivis lingkungan maupun masyarakat adat memiliki peran sebagai pengingat agar pembangunan tidak berjalan secara serampangan dan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, serta kelestarian alam Papua. Tapi, bukan berarti kritik yang dilontarkan justru memicu kebencian dan menyampaikan fakta yang tidak utuh atau terkesan bersifat penggiringan opini.
Karena itu, masyarakat perlu melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada potongan narasi yang hanya menampilkan satu sisi. Dokumenter memiliki hak untuk menyampaikan kritik, namun publik juga perlu memahami bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memastikan seluruh warga negara, termasuk masyarakat Papua, mendapatkan akses kehidupan yang lebih layak.
Tujuan besar pembangunan Papua pada dasarnya adalah menciptakan pemerataan, agar anak-anak Papua memiliki akses pendidikan yang sama, masyarakat pedalaman memiliki akses kesehatan yang lebih mudah, harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, konektivitas ekonomi meningkat, dan Papua dapat berkembang sejajar dengan wilayah Indonesia lainnya.
Perdebatan mengenai cara pembangunan tentu akan terus ada. Namun yang perlu dijaga adalah agar ruang diskusi tetap berdasarkan data, konteks sejarah, dan kepentingan jangka panjang masyarakat Papua secara keseluruhan, bukan semata opini emosional yang terbentuk dari informasi yang terpotong.