Factualinsight, Jayapura — Di balik gemuruh kampanye internasional tentang “penjajahan” dan pelanggaran HAM di Papua, muncul sebuah pola yang semakin sulit diabaikan, kelompok-kelompok politik pro-kemerdekaan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Free West Papua Campaign, serta jaringan simpatisannya di dalam dan luar negeri hanya bereaksi ketika pelaku adalah aparat negara.
Setiap kali ada penangkapan, operasi militer, atau insiden yang melibatkan TNI/Polri, pernyataan keras langsung meluncur dari kantor di Inggris hingga markas KNPB di Jayapura. Narasi genosida, teror negara, dan tuntutan kunjungan PBB pun langsung digaungkan di media sosial, forum Pasifik, hingga sidang PBB. Namun, ketika korban sipil berjatuhan akibat aksi kelompok bersenjata TPNPB-OPM), suara mereka mendadak senyap.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, catatan lapangan menunjukkan rentetan serangan TPNPB terhadap warga sipil, guru dan tenaga kesehatan yang ditikam di Yahukimo, pendulang emas yang dibantai di wilayah yang sama, hingga penembakan warga biasa di Tambrauw dan Mimika yang diklaim sendiri oleh juru bicara TPNPB sebagai “operasi”. Dalam banyak kasus, TPNPB bahkan mengumumkan tanggung jawabnya secara terbuka, sering kali dengan dalih korban adalah “agen intelijen”. Namun, tak ada pernyataan resmi dari ULMWP maupun KNPB yang mengutuk pembunuhan terhadap sesama warga Papua itu.
Sikap diam ini bukan sekadar kebetulan. Sementara Benny Wenda dan rekan-rekannya dengan sigap merilis “urgent alert” atas setiap aksi aparat, mereka seolah kehilangan kata-kata ketika pelakunya adalah rekan seperjuangan di medan yang sama. Apakah warga sipil yang dibunuh TPNPB pantas mati sehingga mereka bungkam? Atau mereka memang tidak peduli dengan masyarakat di Papua karena ambisi politik untuk memisahkan Papua dari Indonesia?
Pola ini semakin mempertegas kesan bahwa bagi ULMWP dan kelompok front politik serupa, nyawa warga sipil Papua hanya bernilai ketika dapat digunakan sebagai amunisi politik melawan Jakarta. Ketika korban datang dari pihak sendiri, isu kemanusiaan tiba-tiba menjadi sekunder. Yang utama adalah narasi “perjuangan” yang terus dipelihara demi mendapatkan dukungan internasional, meski harga yang dibayar adalah penderitaan masyarakat Papua yang mereka klaim ingin “bebaskan”.
Di tengah deru konflik yang tak kunjung reda, pertanyaan sederhana itu kini menggantung, siapa yang sebenarnya membela rakyat Papua, mereka yang berteriak lantang hanya ketika negara bertindak, atau justru mereka yang diam ketika saudara sebangsa dan setanah air sendiri menjadi korban?
Ironisnya, kampanye-kampanye yang mereka sebarkan ke dunia internasional berisi “Masyarakat Papua”, namun ketika Masyarakat Papua menjadi korban KKB mereka bungkam, seolah tidak terjadi apa-apa. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa gerakan separatis Papua bukan ditujukan untuk masyarakat, tapi hanya kepentingan segelintir kelompok.