Factualinsight, Jayapura — Narasi yang menyebutkan bahwa kehadiran proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan investasi besar di Papua hanyalah “omon-omon” (omong kosong) yang harus ditolak, semakin sering beredar di tengah masyarakat. Klaim ini kerap mengaitkan operasi PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun dengan kondisi kemiskinan yang masih ada, seolah-olah kekayaan tambang tidak pernah memberikan manfaat. Pendekatan ini, yang memicu ketakutan dan penolakan terhadap pembangunan, patut diuji dengan fakta dan data.
Kontribusi Freeport: Lebih dari Sekadar Angka Harian
Memang benar PT Freeport Indonesia menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Pada 2025, perusahaan ini menyetorkan total Rp75 triliun ke negara, termasuk pajak, royalti, dividen, dan pembagian keuntungan. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah di Papua Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitarnya menerima Rp13,48 triliun.
Kontribusi ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, Freeport menjadi penyumbang utama Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Mimika (sekitar 68%) dan Papua secara keseluruhan (sekitar 34% di masa lalu). Selain itu, perusahaan ini menciptakan ribuan lapangan kerja, dengan komposisi tenaga kerja asli Papua yang terus meningka, saat ini mencapai sekitar 40%. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Namun, mengapa kemiskinan masih tinggi? Jawabannya kompleks. Kemiskinan di Papua bukan semata-mata akibat “eksploitasi” tanpa manfaat, melainkan dipengaruhi oleh faktor geografis (daerah terpencil, medan sulit), tantangan tata kelola dana Otsus, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta tingginya biaya logistik. Dana Otsus yang besar selama ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal di semua tingkatan. Pembangunan infrastruktur dasar yang lambat juga memperburuk situasi.
PSN dan Proyek Lain: Bukan Janji, Melainkan Aksi Nyata
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, seperti pengembangan kawasan pangan di Merauke, infrastruktur konektivitas, dan industri pendukung, dirancang untuk mengatasi akar masalah tersebut. Berbeda dengan narasi penolakan yang menggambarkannya sebagai ancaman, proyek-proyek ini bertujuan:
- Membuka isolasi wilayah, jalan baru, pelabuhan, dan logistik yang lebih baik menurunkan harga barang dan memudahkan distribusi hasil bumi.
- Menciptakan lapangan kerja, bukan hanya untuk pekerja tambang, tapi juga di sektor pertanian modern, industri pengolahan, dan jasa pendukung.
- Meningkatkan kesejahteraan jangka Panjang, dengan hilirisasi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih terjangkau.
Data BPS menunjukkan tren positif meski masih ada tantangan. Tingkat kemiskinan di beberapa provinsi Papua mengalami penurunan bertahap dalam periode tertentu, seiring dengan peningkatan infrastruktur dan program pemberdayaan.
Pembangunan bukanlah sesuatu yang instan. Freeport beroperasi puluhan tahun, tetapi dampak penuh butuh waktu, terutama dalam mengubah struktur ekonomi dari subsisten menjadi produktif. PSN adalah kelanjutan logis: mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah yang dirasakan masyarakat luas.
Mengapa Harus Melawan, Bukan Bermitra?
Narasi “harus terus melawan” membawa risiko stagnasi. Tanpa pembangunan yang terencana, Papua berisiko tertinggal semakin jauh. Sebaliknya, pendekatan kritis-konstruktif, mengawasi pelaksanaan, menuntut transparansi, partisipasi masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan lebih produktif.
Banyak masyarakat Papua yang sudah merasakan manfaat langsung: akses jalan yang membuka pasar bagi petani, sekolah dan rumah sakit yang lebih dekat, serta peluang usaha baru. Proyek yang baik bukan berarti tanpa masalah konflik lahan, dampak lingkungan, dan inklusivitas harus terus diperbaiki melalui dialog dan regulasi yang ketat.
Kesimpulannya, Pembangunan di Papua bukan omon-omon. Ini adalah investasi masa depan yang membutuhkan kerjasama, bukan konfrontasi. Skeptisisme wajar, tapi menolak semua kemajuan hanya akan memperpanjang garis kemiskinan yang ingin diakhiri. Dengan tata kelola yang lebih baik, partisipasi aktif masyarakat, dan pengawasan yang kuat, kekayaan Papua dapat benar-benar menjadi berkah bagi anak negeri. Mari buka mata, bukan menutup pintu.