Factualinsight, Jayapura — Langkah Yasinta Moiwend atau yang lebih dikenal sebagai Mama Sinta mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur menjadi sinyal bahwa persoalan yang sedang dihadapinya tidak lagi sekadar menjadi perdebatan di ruang publik. Tokoh adat perempuan Suku Marind-Anim asal Merauke, Papua Selatan, itu memilih meminta perlindungan negara setelah mengaku mengalami berbagai bentuk tekanan, tuduhan, dan fitnah yang ditujukan kepadanya.
Mama Sinta mendatangi kantor LPSK yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, pada Jumat (5/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menjalani proses permintaan keterangan secara tertutup oleh petugas LPSK. Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapinya telah memasuki ranah yang dianggap cukup serius hingga memerlukan perhatian dari lembaga yang memiliki mandat khusus memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban.
Menurut keterangan yang disampaikan, berbagai tekanan mulai dirasakan Mama Sinta setelah dirinya melaporkan pihak-pihak yang terkait dengan film dokumenter Pesta Babi ke Polda Metro Jaya. Sejak saat itu, ia mengaku menjadi sasaran berbagai tuduhan dan fitnah yang berkembang baik secara langsung maupun melalui ruang-ruang publik. Situasi tersebut pada akhirnya mendorongnya untuk mencari perlindungan hukum dan keamanan melalui mekanisme yang disediakan negara.
Permohonan perlindungan kepada LPSK bukanlah langkah yang lazim dilakukan seseorang apabila tidak terdapat kekhawatiran yang nyata terhadap keselamatan maupun keamanan dirinya. Dalam banyak kasus, individu yang mengajukan perlindungan biasanya merasa berada dalam posisi rentan akibat keterlibatannya dalam proses hukum atau karena menghadapi tekanan yang dianggap dapat memengaruhi kebebasan serta keamanan pribadi mereka. Oleh karena itu, keputusan Mama Sinta untuk mendatangi LPSK dapat dipandang sebagai bentuk keseriusan atas situasi yang sedang ia hadapi.
Perkembangan ini juga menimbulkan perhatian publik mengenai dampak yang muncul setelah pelaporan terhadap film dokumenter Pesta Babi. Terlepas dari substansi perkara yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum, munculnya pengakuan mengenai tekanan dan intimidasi menunjukkan bahwa polemik yang berkembang telah melampaui perdebatan biasa. Ketika seseorang yang memilih jalur hukum justru merasa perlu meminta perlindungan kepada negara, maka terdapat indikasi bahwa ruang diskusi yang sehat berpotensi terganggu oleh berbagai bentuk tekanan sosial maupun psikologis.
Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan keberatan, kritik, maupun laporan melalui mekanisme yang sah. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap kebebasan warga negara. Karena itu, setiap bentuk intimidasi, ancaman, atau upaya pembungkaman terhadap pihak yang sedang menggunakan hak hukumnya berpotensi mencederai prinsip-prinsip tersebut dan dapat menghambat proses penegakan hukum yang objektif.
Kasus yang dialami Mama Sinta juga memperlihatkan bagaimana konflik narasi di ruang publik dapat berkembang menjadi persoalan yang menyentuh aspek keamanan individu. Di tengah derasnya arus informasi dan perdebatan yang berlangsung di berbagai platform, tidak jarang seseorang yang terlibat dalam sebuah perkara menjadi sasaran serangan personal yang melampaui substansi persoalan yang sebenarnya. Apabila situasi semacam itu dibiarkan, maka bukan hanya individu yang terdampak, tetapi juga kualitas demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun mencari keadilan.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh LPSK dalam menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut. Selain itu, masyarakat juga menantikan proses hukum yang sedang berjalan agar dapat mengungkap secara jelas berbagai fakta yang berkaitan dengan polemik film dokumenter Pesta Babi. Yang terpenting, seluruh pihak harus diberikan ruang yang aman untuk menjalankan hak-haknya tanpa rasa takut, tekanan, maupun ancaman, sehingga proses hukum dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.