Factualinsight, Papua Barat Daya — Aksi kekerasan bersenjata kembali menimpa wilayah Papua Barat Daya. Senin, 16 Maret 2026, sekitar pukul 11.37 WIT, empat tenaga kesehatan (nakes) yang sedang menjalankan tugas pelayanan medis di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, diserang oleh orang tak dikenal (OTK) diduga kelompok bersenjata. Dua nakes dibunuh di tempat, sementara dua lainnya berhasil melarikan diri ke pos TNI terdekat.
Korban meninggal dunia adalah Yeremia Lobo dan Yohanes Edwintus Bido, keduanya berprofesi sebagai tenaga medis honorer. Jenazah keduanya telah dievakuasi oleh tim gabungan TNI-Polri dan diserahkan kepada keluarga di Sorong. Peristiwa ini menambah daftar panjang serangan terhadap tenaga kesehatan yang seharusnya dilindungi sebagai pahlawan kemanusiaan di tengah upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan di daerah terpencil.
Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui juru bicara Sebby Sambom secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Dalam pernyataannya, TPNPB Kodap XXXIII Ru Mana pimpinan Gideon Yesnath disebut mengeksekusi dua korban karena dicurigai sebagai agen intelijen militer Indonesia yang menyamar sebagai tenaga kesehatan. Kami mengambil sikap tegas dan mengeksekusi mati dua orang agen intelijen militer pemerintah Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang telah memasuki wilayah perang, tulis pernyataan kelompok tersebut.
Klaim ini langsung menuai kritik karena korban yang tewas adalah warga sipil yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Tidak ada bukti publik yang disampaikan OPM untuk mendukung tuduhan mata-mata. Sebaliknya, OPM secara sengaja mengalihkan status korban dari tenaga kesehatan sipil menjadi agen intelijen untuk membenarkan tindakan mereka.
Hanya sehari setelah kejadian, aparat keamanan bergerak cepat. Kepolisian Daerah Papua Barat Daya mengumumkan penangkapan 12 orang terduga pelaku penyerangan. Ke-12 orang tersebut, termasuk beberapa kepala kampung dan aparatur sipil negara (ASN) setempat, saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Papua Barat Daya. Polisi menyatakan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan bukti awal keterlibatan dalam penyerangan, disertai penggeledahan senjata tajam dan barang bukti lain.
Namun, di sini muncul kembali narasi lama yang kerap digaungkan jaringan pendukung separatis. Jaringan Damai Papua (JDP) melalui juru bicaranya Yan Christian Warinussy langsung mempertanyakan prosedur operasi gabungan TNI-Polri. JDP menuduh aparat melakukan penangkapan brutal terhadap warga sipil murni, menuntut transparansi, dan mengklaim tidak boleh ada salah tangkap. Beberapa akun pendukung OPM di media sosial bahkan menyebut adanya penyiksaan terhadap yang ditangkap, tanpa menyajikan bukti independen.
Narasi playing victim ini berbanding terbalik dengan fakta yang diakui oleh OPM sendiri. Ketika kelompok separatis membunuh tenaga kesehatan, mereka tidak pernah mengakui status korban sebagai warga sipil. Sebaliknya, mereka langsung mengubah narasi menjadi agen intelijen musuh untuk menutupi kejahatan. Namun, ketika aparat menindak pelaku berdasarkan bukti, pihak yang sama berteriak salah tangkap dan penyiksaan terhadap sipil.
Pola ini bukan kali pertama. Serangan terhadap tenaga kesehatan, guru, dan warga sipil di Papua telah berulang selama bertahun-tahun, selalu diikuti klaim tanggung jawab OPM yang disertai justifikasi perang dan tuduhan terhadap korban. Sementara itu, setiap respons penegakan hukum oleh negara langsung dibingkai sebagai kekerasan aparat terhadap rakyat Papua.Publik berhak menuntut kejelasan, siapa sebenarnya korban dan siapa pelaku.
Tenaga kesehatan yang tewas di Tambrauw bukanlah tentara atau intelijen, mereka adalah petugas medis yang mengabdi untuk masyarakat. Sementara penangkapan 12 terduga pelaku harus diawasi secara transparan agar proses hukum berjalan adil. Namun, upaya membalik fakta membunuh sipil lalu menuduh aparat sebagai pelaku kekerasan hanya memperpanjang lingkaran kekerasan yang seharusnya segera diakhiri demi kemanusiaan dan masa depan Papua.