Factualinsight, Jayapura — Narasi pemecah belah yang menyebutkan adanya “standar ganda” dan “rasisme struktural” dalam penanganan demonstrasi di Papua kembali muncul. Klaim tersebut menyatakan bahwa demonstrasi warga Papua kerap dibubarkan, sementara aksi kelompok pro-merah putih seperti Barisan Merah Putih mendapat pengawalan penuh. Padahal, di balik narasi itu terdapat upaya sistematis memecah belah persatuan masyarakat Papua dengan bangsa Indonesia.
Narasi semacam ini bukan sekadar kritik, melainkan instrumen pemecah belah yang memanfaatkan isu sensitif etnis dan sejarah untuk melemahkan rasa kebangsaan di Tanah Papua. Padahal, realitanya adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia, termasuk Orang Asli Papua (OAP), memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan konstitusi. Perbedaan penanganan aksi demonstrasi bukanlah soal ras atau etnis, melainkan soal potensi ancaman terhadap keamanan, ketertiban umum, dan keutuhan NKRI.
Hak yang Sama untuk Semua Warga
Setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali, berhak menyampaikan aspirasi secara damai sesuai Undang-Undang. Pemerintah telah memberikan pengakuan khusus kepada Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) yang memberikan kewenangan lebih luas, dana khusus yang sangat besar, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural OAP, prioritas bagi orang asli Papua dalam berbagai bidang, dan penghargaan terhadap adat istiadat serta budaya Papua.
Ini adalah bentuk afirmasi positif yang tidak diberikan kepada daerah lain secara umum. Klaim “rasisme struktural” justru mengabaikan fakta bahwa negara secara aktif memberdayakan dan melindungi hak-hak khusus masyarakat Papua dalam kerangka NKRI.
Penanganan Demonstrasi Berdasarkan Risiko, Bukan Etnis
Aparat keamanan wajib menjaga ketertiban bagi semua demonstrasi. Demonstrasi yang damai, tidak melanggar hukum, dan tidak mengandung narasi separatisme biasanya mendapat pengawalan dan fasilitas. Sementara demonstrasi yang berpotensi memicu kerusuhan, kekerasan, atau mempromosikan disintegrasi bangsa (seperti narasi “Papua Merdeka” yang berulang) tentu ditangani lebih ketat, ini berlaku di mana saja di Indonesia, bukan hanya di Papua.
Barisan Merah Putih yang menggelar aksi pro-NKRI di Papua (seperti di Timika) justru menunjukkan bahwa banyak masyarakat Papua sendiri yang mendukung persatuan dan menolak perpecahan. Aksi mereka berjalan lancar karena damai dan memperkuat persatuan, bukan karena “standar ganda rasial”.
“Papua Merdeka” Bukan Aspirasi Alamiah Semua Orang Papua
Chant “Papua Merdeka” dalam sebuah aksi tidak bisa dijadikan bukti bahwa itu “tumbuh subur di setiap sanubari anak Papua”. Itu hanya mencerminkan pandangan sebagian kelompok, sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mendukung separatisme. Ribuan orang Papua justru aktif mendukung NKRI, bekerja di pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan bahkan menjadi tokoh nasional. Banyak aksi damai di Papua yang menolak separatisme dan mendukung pembangunan dalam bingkai Indonesia.
Menyebarkan narasi bahwa pemerintah “rasis” dan semua orang Papua diam-diam ingin merdeka adalah pemecah belah yang justru merugikan masyarakat Papua sendiri. Hal ini menghalangi investasi, pembangunan, dan kepercayaan antar-suku dan daerah.