Factualinsight, Jayapura — Di tengah konflik berkepanjangan di Papua, narasi yang beredar di ruang publik sering kali digiring ke satu arah, seolah seluruh korban nyawa masyarakat sipil semata-mata disebabkan oleh aparat negara.
Namun fakta di lapangan menunjukkan wajah lain yang kerap diabaikan. Kelompok bersenjata yang mengatasnamakan TPNPB atau OPM, yang lebih dikenal sebagai KKB, berulang kali menjadi pelaku kekerasan brutal terhadap warga sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan konflik.
Beberapa kasus seperti Yahukimo, menjadi bukti nyata. warga sipil termasuk sepasang suami istri, tewas dalam aksi kekerasan yang diklaim dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Kopitua Heluka. Bahkan ada informasi bahwa pasangan tersebut sebelumnya sempat bergabung dengan kelompok tersebut, lalu memilih meninggalkan jalur kekerasan, dan justru dieksekusi oleh kelompoknya sendiri.
Tindakan semacam ini bukan kejadian tunggal. Selama bertahun-tahun, KKB tercatat melakukan penembakan terhadap guru, tenaga kesehatan, pekerja infrastruktur, hingga warga desa biasa yang hanya ingin menjalani kehidupan sehari-hari.
Pola kekerasan tersebut memperlihatkan bahwa kelompok bersenjata ini kerap mengesampingkan prinsip kemanusiaan. Agenda separatis dan klaim “perjuangan” lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat sipil.
Mereka tidak segan menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap “tidak sejalan”, termasuk sesama orang Papua. Dalam banyak kasus, warga sipil justru menjadi korban paling rentan, dibunuh, diintimidasi, atau dijadikan alat propaganda untuk menarik perhatian internasional.
Postingan yang menyerukan “perang gerilya” dan mendorong intervensi internasional dengan mengatasnamakan korban nyawa, sering kali menutup mata terhadap fakta ini. Narasi tersebut berusaha menggambarkan seluruh penderitaan masyarakat sebagai akibat “penjajahan”, tanpa mengakui bahwa sebagian besar kekerasan terhadap warga sipil justru dilakukan oleh kelompok bersenjata.
Padahal, setiap nyawa yang hilang, baik di tangan aparat yang melanggar hukum maupun di tangan KKB, tetap merupakan tragedi kemanusiaan yang harus dikutuk. Masyarakat Papua berhak hidup aman, bekerja, bersekolah, dan membangun masa depan tanpa rasa takut.
Upaya menciptakan rasa aman tidak bisa digantikan dengan propaganda yang menyelewengkan fakta. Selama kelompok bersenjata terus mengutamakan agenda politik mereka di atas nyawa warga sipil, korban akan terus berjatuhan, bukan karena “perjuangan”, melainkan karena kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.