Factualinsight, Jayapura — Setiap kali terjadi penembakan terhadap warga sipil yang pelakunya belum terungkap secara jelas, kelompok bersenjata dan para pendukungnya segera menuntut investigasi independen serta keterlibatan organisasi hak asasi manusia.
Tuntutan tersebut digaungkan seolah-olah mereka adalah pihak yang paling peduli terhadap keselamatan masyarakat. Namun, pola yang sama jarang terlihat ketika kekerasan justru dilakukan oleh kelompok bersenjata itu sendiri terhadap warga sipil.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok bersenjata lebih sering menjadi pelaku penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan terhadap masyarakat biasa. Aksi-aksi tersebut kerap dibungkus dengan dalih “eksekusi agen intelijen” tanpa bukti yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Tuduhan sepihak ini cenderung digunakan sebagai pembenaran untuk mengorbankan warga yang tidak bersalah, sekaligus menanamkan ketakutan di tengah komunitas. Sikap semacam ini memperlihatkan standar ganda yang jelas, menuntut transparansi ketika tuduhan diarahkan ke pihak lain, namun menutup mata terhadap kekerasan yang mereka lakukan sendiri.
Pendekatan ini mencerminkan sikap picik yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik. Masyarakat sipil dijadikan instrumen untuk memecah belah dan memperkuat narasi perpecahan, sementara penderitaan warga yang menjadi korban justru diabaikan. Edukasi bagi publik menjadi penting agar tidak mudah tergiring oleh klaim yang selektif.
Perlindungan terhadap warga sipil seharusnya bersifat universal, bukan hanya diangkat ketika menguntungkan agenda politik tertentu. Ketika kekerasan terhadap masyarakat dibenarkan dengan tuduhan sepihak tanpa bukti, yang terjadi bukanlah perjuangan hak, melainkan pengorbanan rakyat demi tujuan yang sempit.