Factualinsight, Jayapura — Di balik himbauan aksi damai yang diagendakan Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) di Lingkaran Abepura, Jayapura, pada Senin (27/4/2026), terdapat strategi yang lebih luas untuk menginternasionalisasi isu Papua dan mendiskreditkan peran pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di wilayah tersebut.
Dalam surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan ke Polresta Kota Jayapura dan Polda Papua pada Jumat (24/4), SOMAP dengan koordinator lapangan umum Darki Uropmabin dan wakilnya Miras Kogoya menyatakan akan menggelar aksi dengan tema utama “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”. Kelompok ini juga mengirimkan surat aspirasi ke DPR Provinsi Papua serta mengajak seluruh mahasiswa, pelajar, organisasi masyarakat, dan “seluruh orang Papua” untuk turun ke jalan.
Meski disebut sebagai aksi damai, pilihan tema dan framing yang digunakan menunjukkan upaya sistematis untuk membangun narasi bahwa pemerintah Indonesia telah gagal mengelola konflik di Papua, bahkan dituduh menciptakan krisis kemanusiaan melalui pendekatan keamanan yang berlebihan. Dengan menyoroti insiden-insiden kekerasan di wilayah seperti Puncak, Intan Jaya, dan Maybrat, serta klaim pengungsian massal, SOMAP dan kelompok-kelompok yang berkoordinasi dengannya, termasuk unsur KNPB berusaha menempatkan operasi keamanan TNI/Polri sebagai akar masalah, bukan sebagai respons terhadap ancaman kelompok bersenjata.
Analisis strategis menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar penyampaian aspirasi lokal. Dengan secara konsisten menggunakan istilah “darurat militer” dan “krisis kemanusiaan”, kelompok ini berupaya menarik perhatian komunitas internasional, termasuk LSM hak asasi manusia global, media asing, dan forum-forum regional Pasifik. Tujuannya jelas, mendiskreditkan legitimasi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas di Papua, sekaligus membuka ruang bagi intervensi atau pengawasan eksternal.
Jika narasi ini berhasil menyebar luas, tekanan internasional yang timbul dapat menggerus kendali pemerintah pusat atas kebijakan keamanan dan pembangunan di Papua. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menjadi batu loncatan bagi agenda yang lebih radikal, yaitu memperkuat gerakan pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik melalui desakan referendum maupun dukungan politik di panggung global.
Pola serupa telah terlihat dalam aksi-aksi SOMAP sebelumnya, di mana tuntutan penghentian “militerisme” dan investasi sering disertai orasi yang menyentuh isu identitas dan kedaulatan. Meski aksi-aksi tersebut kerap diklaim damai dan prosedural, dampak komunikasi politiknya cenderung memperlemah citra pemerintah di mata publik domestik maupun internasional.
Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan bahwa operasi keamanan di Papua merupakan upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang kerap melakukan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Namun, narasi yang dibangun SOMAP dan kelompok pendukungnya justru berusaha membalikkan fakta tersebut, dengan menjadikan korban sipil sebagai bukti “penindasan negara”, sebuah framing yang secara historis efektif untuk menggalang simpati luar negeri.