Factualinsight, Jayapura — Di sejumlah wilayah Papua yang rawan konflik, ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Bukan karena bencana alam atau pembangunan, melainkan karena ancaman dan kekerasan yang datang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Kelompok yang mengusung agenda separatis ini menuntut dukungan penuh dari masyarakat. Bagi mereka yang memilih netral atau tidak mendukung gerakan tersebut, tuduhan sebagai “pengkhianat” atau “agen intelijen” sering kali menyusul, diikuti intimidasi, serangan, bahkan pembunuhan.
Pola kekerasan ini telah berulang dalam beberapa tahun terakhir. Warga biasa, termasuk perempuan dan keluarga yang tidak terlibat dalam konflik, menjadi sasaran. Tuduhan sepihak tanpa proses yang jelas membuat rasa takut menyebar luas. Akibatnya, banyak komunitas memilih mengungsi ke hutan, kota terdekat, atau wilayah yang dianggap lebih aman.
Mereka meninggalkan rumah, lahan pertanian, sekolah, dan tempat ibadah hanya untuk menyelamatkan nyawa. Pengungsian internal yang berlangsung lama kemudian menimbulkan persoalan baru: keterbatasan pangan, akses kesehatan yang sulit, serta terputusnya pendidikan anak-anak.
Ironisnya, kelompok yang mengklaim memperjuangkan kepentingan orang Papua justru menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat yang sama. Alih-alih membangun dukungan melalui dialog atau pendekatan damai, mereka memilih cara kekerasan untuk memaksakan kesetiaan.
Kondisi ini memperlihatkan kontradiksi nyata antara narasi perjuangan dan dampak yang dirasakan di lapangan. Warga yang seharusnya dilindungi malah hidup dalam bayang-bayang teror.
Situasi pengungsian yang terus berulang menuntut perhatian serius. Perlindungan terhadap warga sipil, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, serta upaya menciptakan ruang aman bagi perbedaan pendapat menjadi kebutuhan mendesak.
Tanpa itu, siklus ketakutan dan pengungsian di Tanah Papua akan terus berlanjut, menjauhkan masyarakat dari kehidupan yang damai dan layak.