Factualinsight, Jayapura — Di tengah konflik berkepanjangan di Papua, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mengusung agenda separatis terus menuntut dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Klaim mereka sederhana: siapa pun yang tidak sejalan dengan gerakan kemerdekaan dianggap pengkhianat.
Dalam praktiknya, tuduhan itu sering berujung pada label “agen intelijen” yang kemudian dijadikan alasan untuk melakukan eksekusi. Pola ini bukan sekadar aksi kekerasan, melainkan bentuk tekanan sistematis terhadap hak dasar warga untuk berpendapat dan memilih sikap politiknya sendiri.
Secara strategis, pendekatan ini bertujuan menciptakan iklim ketakutan agar tidak ada ruang bagi perbedaan pandangan. Dengan menempatkan masyarakat dalam posisi “mendukung atau dituduh musuh”, kelompok bersenjata mencoba memonopoli narasi perjuangan.
Warga yang memilih netral, bekerja sama dengan pemerintah, atau sekadar menolak ikut serta dalam agenda separatis langsung berisiko menjadi sasaran. Akibatnya, hak untuk berpikir dan berbicara bebas tergerus. Ancaman, intimidasi, hingga pembunuhan menjadi alat kontrol sosial yang efektif, tetapi sekaligus memperlihatkan kontradiksi besar, gerakan yang mengklaim membela rakyat justru menekan rakyatnya sendiri.
Dampaknya terlihat jelas di lapangan. Perempuan, tokoh lokal, bahkan warga biasa yang tidak terlibat konflik kerap menjadi korban. Rasa takut mendorong banyak keluarga meninggalkan kampung halaman. Pengungsian internal meningkat, kehidupan sosial terganggu, dan kepercayaan antarwarga retak.
Dari sisi hukum dan hak asasi manusia, praktik semacam ini merupakan pelanggaran serius. Hak hidup dan kebebasan berpendapat dilindungi konstitusi serta instrumen internasional. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan penghilangan nyawa seseorang hanya karena perbedaan sikap politik, apalagi ketika tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Dalam jangka panjang, strategi memaksa dukungan melalui kekerasan justru melemahkan legitimasi agenda separatis itu sendiri. Masyarakat yang hidup dalam teror KKB akan semakin menjauh dari klaim perjuangan yang ditawarkan. Yang tersisa hanyalah lingkaran ketakutan, bukan dukungan sukarela.
Untuk memutus pola ini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil harus dijalankan secara konsisten, sementara ruang dialog yang aman bagi perbedaan pendapat perlu terus diperluas. Tanpa itu, hak dasar masyarakat Papua untuk hidup tanpa ancaman akan terus terancam.