Factualinsight, Yahukimo — Duka kembali menyelimuti Papua, warga sipil kembali menjadi korban dalam aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Kopitua Heluka. Kelompok yang mengklaim diri sebagai bagian dari KKB itu bahkan secara terbuka mengaku bertanggung jawab melalui pernyataan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.
Sejumlah sumber menyebut pasangan suami istri tersebut dulunya merupakan pengikut kelompok bersenjata, namun telah meninggalkan jalur kekerasan dan bertaubat. Keputusan itu, menurut laporan yang beredar, justru berujung pada penangkapan dan eksekusi oleh kelompok yang sama. Identitas lengkap serta kronologi detail masih didalami aparat, namun fakta yang tak terbantahkan adalah tiga nyawa warga sipil telah hilang di tangan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan.
Namun, di tengah duka dan keprihatinan tersebut, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan, di mana suara para aktivis Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan?
Ketika tuduhan pelanggaran HAM ditujukan kepada aparat TNI atau Polri di Papua baik yang terbukti maupun yang masih dalam tahap investigasi, reaksi biasanya cepat, keras, dan meluas. Pernyataan resmi, konferensi pers, kampanye media, dan desakan investigasi internasional kerap muncul dalam hitungan jam. Ruang publik dipenuhi tuntutan akuntabilitas, penarikan pasukan, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang lemah.
Kali ini, ketika pelaku yang secara terbuka mengaku adalah kelompok bersenjata yang mengeksekusi warga sipil termasuk mereka yang diduga telah meninggalkan kelompok tersebut, ruang publik relatif sepi. Belum terdengar kecaman keras yang setara, desakan investigasi independen yang sama lantangnya, atau pernyataan resmi yang menempatkan korban sipil ini sebagai pusat perhatian. Apakah nyawa warga sipil yang tewas di tangan KKB kurang bernilai dibanding korban yang dituduhkan kepada aparat negara?
Pertanyaan ini bukan sekadar polemik. Ia menyentuh inti prinsip hak asasi manusia itu sendiri, setiap nyawa manusia memiliki martabat yang sama, tanpa memandang siapa pelakunya. Jika standar perlindungan hanya diterapkan secara selektif, keras terhadap negara, longgar terhadap kelompok bersenjata non-negara, maka kredibilitas gerakan HAM di Papua mempertaruhkan dirinya sendiri. Apakah ini bentuk standar ganda? Ataukah ada keengganan untuk mengkritik pihak yang selama ini dianggap perjuangan, sekalipun perjuangan itu menelan korban sipil yang lemah dan tak bersenjata?
Masyarakat Papua berhak hidup aman, bekerja, membesarkan anak, dan membangun masa depan tanpa rasa takut, baik dari ancaman aparat yang melampaui batas maupun dari kelompok bersenjata yang mengklaim mewakili mereka. Diamnya sebagian aktivis dan lembaga HAM di hadapan tragedi Yahukimo ini justru memperkuat persepsi bahwa suara kemanusiaan kadang lebih selektif daripada yang diakuinya.
Kebenaran dan keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang memegang senjata. Jika prinsip HAM ingin tetap dihormati, maka setiap pembunuhan warga sipil, siapa pun pelakunya, harus dikutuk dengan standar yang sama. Kini, bola ada di tangan para aktivis dan lembaga yang selama ini lantang bersuara, apakah mereka akan konsisten, atau justru membiarkan kesunyian ini menjadi jawaban yang lebih keras dari kata-kata?